SEMARANG (SUARABARU.ID)– Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, pihaknya mendorong adanya kolaborasi yang kuat, antara lembaga pendidikan dan pemerintah daerah, dalam upaya menekan kasus perundungan di lingkungan lembaga pendidikan.
”Sejumlah aturan sejatinya sudah tersedia, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan. Mungkin saja belum semua lembaga pendidikan melaksanakan mekanisme yang diamanatkan aturan itu,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/1/2024).
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat, ada kenaikan jumlah kasus perundungan di sekolah, sepanjang 2023. Peningkatan itu terjadi dari 21 kasus pada 2022, menjadi 30 kasus pada 2023.
BACA JUGA: Satreskrim Polresta Magelang Amankan Lima Tersangka Penganiayaan Anak
Sebanyak 80 persen dari kasus perundungan itu, terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kemendikbud Ristek. Sisanya, 20 persen kasus perundungan terjadi di satuan pendidikan, yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan atau sekolah.
Menurut Lestari, pelaksanaan Permendikbudristek No 46 Tahun 2023 itu, secara meluas di setiap institusi pendidikan, harus diwujudkan.
BACA JUGA: Sakit Hati Dicela dan Dibanding-bandingkan, Pria Magelang Ini Tega Habisi Istrinya
Tentu saja, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam pelaksanaan aturan itu pihak sekolah harus mampu menjalin kerja sama yang baik, dengan sejumlah instansi lainnya di daerah.
”Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) atau Dinas Sosial, bisa dilibatkan dalam penanganan psikologi pelajar ini,” tambah Rerie.
Percepatan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK) di sekolah-sekolah dan Tim Satuan Tugas di kabupaten, kota dan provinsi, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus segera dilakukan.
Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu sangat berharap, upaya untuk menekan jumlah kasus perundungan di lingkungan sekolah, harus mendapat perhatian serius semua pihak. Karena para tunas bangsa itu adalah harapan negeri ini, dalam menjawab tantangan di masa depan.
Riyan
