KEBERPIHAKAN Ganjar Pranowo kepada kaum papa, telah terbukti saat dia memimpin Jawa Tengah, selama dua periode. Rintisannya berupa sekolah gratis SMKN Jateng, berhasil mengentaskan kemiskinan, dan jadi role model Pemerintah Pusat dan provinsi lain.
Kini, saat menjadi capres pun, Ganjar identik dengan inovasi yang berpihak pada kehidupan masyarakat bawah, terutama kalangan wong cilik.
Setiap melakukan safari politik ke berbagai daerah, Ganjar menyosialisasikan program unggulan Satu Desa Satu Fakes Satu Nakes. Politisi berambut putih itu tak memungkiri, masyarakat memang mendambakan layanan kesehatan yang dekat, cepat, murah, dan baik.
BACA JUGA: Gerakan Kaos Rakyat Kampanyekan Dukungan untuk Ganjar-Mahfud
Oleh karena itu, program Satu Desa Satu Faskes Satu Nakes itu, akan diutamakan di desa-desa kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Satu strategi yang sekarang masif digencarkan Ganjar adalah, Kartu Tanda Penduduk Satu Kartu Terpadu Indonesia atau KTP Sakti, bila terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Program itu dinilai dapat memperkuat sistem Satu Data Indonesia, dan memperluas distribusi bantuan sosial (bansos). Tujuannya jelas, ingin rakyat sejahtera.
KTP Sakti merupakan sistem digitalisasi bansos. Program itu didesain dalam rangka memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi, terkait bansos dan program peningkatan kesejahteraan lainnya.
BACA JUGA: Gus Iqdam Bekali Siti Atikoh ‘Suwuk Jalur Langit’
KTP ini dianggap bisa memusnahkan praktik-praktik pungutan liar (pungli), yang sering terjadi ketika penyaluran bansos dan menghindari duplikasi data masyarakat, yang membutuhkan bantuan terintegrasi dalam satu sistem. Ganjar pun siap mewujudkan Indonesia unggul dan juga lebih sejahtera.
Program KTP ini telah dikampanyekan ke berbagai daerah, salah satunya di depan paguyuban pengayuh becak di Salatiga, 18 Desember 2023 lalu. Ketua Umum Ganjarist Kris Tjantra melakukan sosialisasi program capres dan cawapres nomor urut 3 itu terkait penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
”Bicara masalah kemiskinan, maka penanggulangan sampai ke akarnya adalah pendidikan. Kami juga memiliki program yaitu, satu keluarga miskin satu sarjana,” jelasnya.
BACA JUGA: Ganjar dan Habib Zaidan bin Yahya Lantunkan Shalawatan Bareng Puluhan Ribu Warga
Sementara itu, menurut Ganjar, KTP Sakti adalah sebuah kartu yang dipegang masyarakat untuk mendapatkan akses bantuan. Nantinya, mereka yang berhak mendapatkan bansos, kata dia, terdapat dalam satu data yang dikelola pemerintah.
”KTP Sakti ini merepresentasikan semuanya. Hanya pendataannya dibuat dengan baik, pengelolaan dengan sistem yang baik, dan KTP-nya langsung dipakai dengan card reader saja,” kata Ganjar usai silaturahmi dengan calon legislatif (caleg) dan partai politik (parpol) pengusung, di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, pada Jumat, 15 Desember 2023.
Ganjar menambahkan, KTP Sakti ini mengacu pada KTP elektronik (KTP-el) yang telah diterapkan saat ini. ”Sebenarnya awalnya dari KTP elektronik. Maka tugas kita, dan saya mengonsolidasikan supaya rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” ujarnya.
BACA JUGA: Pedagang Pasar Pagotan Inginkan Siti Atikoh Jadi Ibu Negara
Kartu atau program ini memanfaatkan konsep Sat Set (Satu Set Data) dan Tas Tes (Tuntas, Akurat, dan Sederhana), yang memilki kelebihan menyederhanakan proses administrasi dan memastikan kelancaran layanan publik di seluruh Indonesia.
Dalam konteks Bahasa Jawa, Sat Set dan Tas Tes digunakan untuk mengganti istilah gerak cepat, segera, atau lekas. Sat-set dan tas-tes sebenarnya telah lama ada, dan digunakan sebagai bahasa tutur sehari-hari.
Nantinya, program KTP Sakti akan menyatukan berbagai program bantuan sosial yang sudah ada, seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Sembako Murah, Kartu Pra Kerja, Kartu Tani, dan Kredit Usaha Rakyat, menjadi satu kartu terpadu. Dengan satu kartu, masyarakat dapat mengakses semua program bantuan sosial yang mereka butuhkan.
BACA JUGA: Ganjar Nginep di Rumah Warga : Pemimpin yang Merakyat
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menilai, kebijakan KTP Sakti yang diusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sangat mungkin dilakukan. Karena sudah ada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, tentang Satu Data Indonesia (SDI).
”Perpres sudah ada, tinggal disempurnakan saja. E-KTP yang betul memang bisa dipakai untuk apa saja, karena itu kan ada RFId-nya,” ujar Agus di Jakarta, Selasa (19/12/2023) seperti dilansir banyak media.
Namun, kata dia, perlu diperhatikan, apakah Radio Frequency Identification (RFId) itu bisa terbaca atau tidak, karena banyak kasus E-KTP dibuat asal-asalan. ”Dicek dulu, apa semua E-KTP, RFId sudah jalan atau belum? Karena banyak yang belum bisa digunakan. Kalau itu sudah jalan, maka tidak ada masalah,” jelas Agus.
BACA JUGA: Silaturahmi ke Sinta Nuriyah, Siti Atikoh ‘Ngalap Berkah’
Kemudian soal data, Agus menerangkan ada beberapa versi, misalnya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), data Kementerian Sosial, maupun Satu Data Indonesia. Data yang semrawut itu, harus segera diselesaikan jika ingin menjadikan KTP Sakti.
”Nah, berani enggak presiden yang baru menggunakan SDI (Satu Data Indonesia), supaya orang mau apa-apa pakai KTP,” sebutnya.
Di bagian lain, Kepala Pusat Riset Kependudukan (PRK) BRIN, Nawawi menilai, pengintegrasian data penerima bantuan sosial (bansos) dan data kependudukan (NIK) sebagai hal yang layak dilakukan.
BACA JUGA: Insentif Guru Ngaji Usulan Ganjar Didukung Kiai se-Bekasi
”Single data on population sudah lama selalu diwacanakan, tetapi untuk implementasinya tidak mudah. Kita punya data DTKS Kemensos yang cukup representatif, tapi praktiknya hanya bisa diakses pusat,” ujarnya.
Nawawi menilai, ide itu akan lebih menjamin bansos tepat sasaran. ”Ide ini pastinya bagus, karena data yang terintegrasi meminimalisasi penyelewengan di lapangan,” tegas dia.
Tim SB
