KOTA MUNGKID (SUARABARU.ID) – Meski masa kampanye pemilu telah dimulai, tetapi belum banyak kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu. Sejauh ini baru dua peserta kampanye yang mengirimkan pemberitahuan ke KPU Kabupaten Magelang.
Anggota KPU Kabupaten Magelang, Dwi Endys Mindarwoko, menjelaskan hal itu, di sela-sela media gathering, yang dibuka Ketua KPU Afiffuddin, hari ini (Kamis 7/12/23). Menurut dia, belum banyak kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu. Terlihat dari surat masuk atau pemberitahuan tentang kegiatan kampanye di daerah itu.
Sampai hari ini hanya menerima dua surat, untuk kegiatan Minggu kemarin dan besok tanggal 9 Desember. Yang untuk tanggal 9 belum tahu asalnya karena namanya Bolone Mase. “Yang Minggu kemarin juga lupa namanya karena tidak menyebutkan partainya,” katanya.
Dari dua kegiatan kampanye itu tidak terpusat di tempat besar. Biasanya yang terpusat di tempat besar adalah rapat umum.
Sedangkan jadwal untuk rapat umum itu mulai 21 Januari, selama 21 hari. Tepatnya mulai dari 21 Januari sampai 10 Februari 2024.
Tentang sepinya kampanye, menurut dia, mungkin peserta pemilu lebih banyak yang memilih memasang alat peraga kampanye (APK). Mungkin karena metoda pemasangan APK lebih efektif. Pertemuan terbatas atau tatap muka belum banyak yang mengajukan pemberitahuan kepada polres.
KPPS
“Biasanya mekanismenya tim kampanye akan memberitahukan ke Polres, tembusannya dikirim kepada KPU dan Bawaslu,” jelasnya.
Selebihnya dijelaskan, saat ini KPU sedang mempersiapkan badan adhoc yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pendaftarannya mulai 11-15 Desember. Syarat yang beda dengan pemilu lalu adalah di bidang kesehatan. Itu lantaran pada Pemilu 2019 lalu banyak anggota KPPS se-Tanah Air yang meninggal, 894 orang.
Maka untuk syarat kali ini pemeriksaan kesehatan ditambah dengan gula darah dan kolesterolnya. Selain komorbit berupa hipertensi, diabet, TBC, stroke, kanker, jantung, ginjal, penyakit hati, paru dan penyakit imun. “Karena tidak ingin petugas KPPS tenaganya tidak fit,” imbuhnya.
Kecuali itu KPPS harus bisa mengoperasikan Handphone (hp) Android. Sebab mekanisme rekapnya menggunakan hp. Untuk mempercepat kerja KPPS di TPS.
Adapun syarat usianya 17-55 tahun. Pendidikannya minimal SLTA.
Rencana dibutuhkan 30.849 orang KPPS. Mereka akan ditugaskan di 4.407 TPS. “Honor ketua KPPS Rp 1,2 juta, anggota Rp 1,1 juta tanpa potong pajak,” jelasnya.
Eko Priyono
