JEPARA (SUARABARU.ID) – Penyelenggara pemerintah desa di Kabupaten Jepara, diminta makin aktif memastikan persatuan warganya. Dengan demikian suasana kondiusif dapat terjaga menyertai Pemilu 2024. Mendekati pelaksanaan Pemilu 2024, masyarakat jangan dibiarkan terkotak-kotak..
Permintaan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko saat berbicara sebagai pemateri dalam sosialisasi penanggulangan bahaya radikalisme di Gedung Shima, Jepara, pada Selasa (24/3/2023) pagi. Kegiatan ini diikuti perwakilan pemerintah desa se-Kabupaten Jepara.
Menurut Edy, perangkat desa dan tokoh masyarakat, menjelang Pemilu ini harus terus melakukan sosialisasi. Ajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusifitas. Jangan mudah terpengaruh isu sara (suku, agama, ras, dan antargolongan- red.
Jika ada informasi yang berbau sara, terlebih yang berpotensi merongrong NKRI, mereka diminta mencernanya dengan akal sehat. Demikian juga dengan beda paham di antara umat beragama.
“Karena kondisi umat beragama di Indonesia ini, kan, sangat plural. Ajak warga untuk melaksanakan tuntunan agama masing-masing sebaik-baiknya. Jangan besar-besarkan perbedaan paham,” pesan dia lagi.
Hal itu dibutuhkan agar tidak memudahkan pihak-pihak tertentu yang ingin memasukkan paham radikal ke masyarakat. Menurutnya, di luar warga biasa pun, ada PNS yang terpengaruh. “Ada (PNS) yang terpengaruh. Dan sudah kami jatuhi sanksi,” tandasnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Lukito Sudi Asmara mengatakan, sosialisasi itu diikuti perwakilan aparatur dari 195 desa dan kelurahan di Jepara. Sosialisasi digelar selama dua hari, pada Seni (23/10/2023) dan Selasa (24/10/2023).
Hadep – Bakopi
