JEPARA (SUARABARU.ID) – Bertempat di Balai Desa Bandung Kecamatan Mayong Rabu, (1/2/2023) Pemerintah Desa Bandung menyelenggarakan acara Sosialisasi Labelisasi Rumah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH).
Kegiatan tersebut dilakukan bersama Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Jepara diantaranya Korkab PKH Jepara 1 Kiki Ari Cahyo Prayitno, S.Pd, Korkab PKH Jepara 2 Purwanto, S.Sy., M.Si, Koordinator Operator PKH Jepara Eko Priyatno, segenap tamu undangan lainnya.
Sedang dari unsur Kecamatan Mayong hadir Agus Susanto Kasi Sosial dan LH, Ali Musyafak, S.Pd sebagai Badan Permusyawaratan Desa, Seluruh Perangkat Desa, Pengurus Kelompok PKH, Babinsa Serka Abdul Rouf, Babinkamtibmas Bripka Bagoes Panuntun, dan tentunya Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH) Desa Bandung Ariyanto Mohammad Toha.
“Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Bandung yang telah mendukung upaya transparansi data kemiskinan, saya juga mengajak agar kita selalu mengupdate data kemiskinan yang bersifat dinamis setidaknya setiap hari selalu dipantau dan jika ditemui kondisi-kondisi yang harus dimutakhirkan, sesegera mungkin untuk dapat kita lakukan pemutakhiran.” ucap Korkab PKH Jepara 2 yang akrab dipanggil Gus Pur.
Lebih lanjut Korkab PKH Jepara menyampaikan bahwa perlu dilakukan upaya serius khususnya bagi penerima bansos PKH yang rentan dengan tindak pidana kekerasan yang telah terjadi di salah satu desa di Jepara. “Tindakan kekerasan ini dapat berupa perampokan, kriminal lainnya yang sangat rawan terjadi bagi penerima bansos PKH usia lanjut,” ujarnya
Agus Susanto selaku Kasi Sosial dan LH Kecamatan Mayong dalam acara berpesan bahwa setidaknya dengan labelisasi ini, KPM PKH dapat segera mentas dari kemiskinan, bukannya berlama-lama di PKH. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi SDM PKH dan pemerintah Desa Bandung dalam mengupayakan KPM PKH di desanya dapat segera mentas dari mata rantai kemiskinan.
Petinggi Bandung Mudofar menanggapi apa yang disampaikan oleh Kasi Sosial & LH Kecamatan Mayong terkait upaya pengentasan kemiskinan di desanya. Bahwa kami, pemdes Bandung juga merasa kesulitan memberikan stimulan pemberdayaan masyarakat desa mengingat pos anggaran dari pusat berkurang lumayan hebat.
“Sembilan puluh tiga (93) KPM PKH Desa Bandung nantinya tidak semua kami labelisasi. Selepas acara, secara simbolis ada 5 KPM PKH yang rumahnya nanti kita labelisasi diantaranya Rotun RT 1/1, Sumiatun RT 1/1, Warso RT 2/1, Sholekhah RT 3/1, Aslar RT 3/1. Selebihnya, akan ada mekanisme lanjutan melalui forum Musyawarah Desa untuk menentukan rumah-rumah mana yang nanti kita label.”pangkasnya.
Arkansa
