SEMARANG (SUARABARU.ID)– Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, akan tetap fokus menyelesaikan beberapa program di tahun ini. Di antaranya yakni, pengentasan kemiskinan, inflasi, hingga menjaga integritas.
Mengenai kemiskinan, dia mendorong Dinas Sosial Provinsi Jateng, membuat aplikasi untuk validasi dan verifikasi data. Validasi dan verifikasi yang tepat itu diperlukan, agar tidak ada lagi tumpang tindih data. Baginya, data sangat penting untuk mengambil langkah solutif.
”Bagaimana perbaikan datanya agar target itu bisa diselesaikan. Contoh yang bagus itu di Kabupaten Boyolali,” ujar Ganjar, seusai pimpin Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) APBD Tahun 2023, di Kantor Gubernur, Selasa (3/1/2023).
BACA JUGA: Timnas Indonesia Tuan Rumah Babak Semifinal Piala AFF Leg I
Hal lain yang ditekankan Ganjar yakni, perlunya membangun kolaborasi dengan kementerian terkait, kabupaten/kota, hingga desa.
”Maka konteks kemiskinan empat tingkat itu, kalau melihat desil satu dan dua, kemiskinannya sangat ekstrem. Yang tiga dan empat, ini kan sebenarnya sebentar lagi dia tidak miskin, tapi ada gak datanya?” ucap Ganjar.
Berpedoman data yang valid, imbuhnya, akan mempermudah penanganan dan lebih cepat. Untuk data kemiskinan ekstrem, telah ditangani secara khusus. ”Sedangkan yang desil tiga dan empat jika ada datanya, kita bisa komunikasi dengan kabupaten/kota. Rasa-rasanya penanganannya akan lebih cepat,” ungkapnya.
BACA JUGA: Pj Bupati Minta Puskesmas Terapkan Konsep Hospital Tourism
Selain soal kemiskinan, Gubernur Jateng dua periode itu, juga berkomitmen menuntaskan inflasi. ”Kalau inflasi kan dinamis. Maka aplikasi Sehati kita dorong, untuk betul-betul di-update terus-menerus. Saya sampaikan ini, agar semakin rapi dalam pengelolaannya,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Ganjar juga mengingatkan kepada OPD Pemprov Jateng, untuk bisa bekerja secara kolaborasi, dan menjaga integritas.
”Sambil kita ingatkan, di tengah tantangan yang luar biasa ini, perlu kolaborasi dan menjaga integritas. Jangan sampai nanti terganggu dengan urusan-urusan yang tidak penting. Kita dorong juga soal dana hibah dan bansos, untuk dibuatkan Everval. Yakni Elektronik Verifikasi dan Validasi. Sehingga tidak ada yang tersangkut masalah hibah dan bansos,” terangnya.
BACA JUGA: Hak Dasar Anak untuk Tumbuh dan Berkembang Harus Terpenuhi
Di sisi lain, Ganjar sangat mengapresiasi beberapa administrasi pengadaan barang dan jasa sudah dilakukan lelang. ”Di bulan Januari sudah bisa belanja sebenarnya. Ini bisa mempercepat penyerapan anggaran awal tahun ini, dan bisa menjadi stimulan ekonomi,” tandasnya.
Seperti diketahui, realisasi pendapatan dan belanja Pemprov Jateng Tahun Anggaran 2022 lalu, masuk 10 Besar tertinggi di Indonesia. Dari sisi administrasi, total realisasi pendapatan kita 99,33 persen. Kedua, administrasi belanja 91,48 persen per hari ini.
Riyan
