SEMARANG (SUARABARU.ID) Koperasi sekunder Pusat Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Puskopti) Jawa Tengah, yang beranggotakan koperasi primer pelaku usaha perajin tahu tempe, akan mempertanyakan pelaksanaan program bantuan selisih harga kedelai ke Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) no 125.
Menurut Ketua Puskopti Jawa Tengah Sutrisno Supriyantoro, amanat di dalam Perpres No 125 tahun 2022, tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dalam memperbaiki tata kelola perkedelaian di tanah air disebutkan, bahwa Pimpinan Daerah (Provinsi maupun Kota/Kabupaten) memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), untuk memberikan bantuan selisih harga (subsidi harga) kedelai kepada pelaku usaha perajin tahu tempe, di daerahnya masing-masing.
“Dalam waktu dekat, kami akan berkirim surat kepada Gubernur Jawa Tengah, untuk menghadap melakukan audiensi terkait pelaksanaan program bantuan selisih harga kedelai, sesuai amanat Perpres no 125. Karena di dalam Perpres itu, mengatur itu dan memberikan peluang kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota itu untuk membantu dalam tanggap darurat kedelai,” jelasnya kepada SUARABARU.ID, melalui sambungan telepon seluler, Selasa (2/11/2022).
Upaya yang dilakukan Puskopti itu, lanjut Sutrisno, adalah untuk memperjuangkan anggotanya dalam merealisasikan subsidi harga kedelai maksimal sebesar Rp 3000 per kilogram, sesuai pengajuan usulan Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia
(GAKOPTINDO) dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) kepada pemerintah pusat.
“Jadi ada beberapa faktor kenapa kami, melalui Gakoptindo meminta kenaikan subsidi harga kedelai. Salah satunya adanya pengaruh kenaikan harga BBM dan yang kedua, karena sekarang harga kedelai per kilo mencapai lebih dari Rp 13 ribu. Kalau sebelumnya, pada bulan April hingga bulan Juli lalu, subsidi harga diberikan sebesar Rp 1 ribu per kila, karena harga kedelai per kilo saat itu masih sebesar Rp 10 ribu,” ujarnya.
Dikatakan pula oleh Ketua Puskopti Jateng, jika pihak Pemprov (Gubernur) tidak merespon pengajuan bantuan subsidi harga kedelai yang diajukan, maka pihaknya akan melakukan koordinasi berkelanjutan dengan stakeholder atau pihak-pihak yang terkait.
“Jadi untuk aksi demo turun ke jalan, tidak akan kami lakukan. Ya saling menjaga biar tetap kondusif mas. Tapi kami akan melakukan koordinasi melalui surat, ke berbagai stakeholder. Seperti Badan Ketahanan Pangan akan kita tembusi mas,” tandas Ketua Primkopti Kota Salatiga ini.
Realisasikan Peningkatan Subsidi Harga Kedelai
Disampaikan pula oleh Sutrisno, di Jawa Tengah yang pertama kali memberikan bantuan subsidi harga kedelai, saat ini hanya Pemerintah Kota Salatiga yang telah merealisasikan peningkatan subsidi harga kedelai, sesuai dengan Perpres no 125 tahun 2022.
“Jadi di Jawa Tengah, pertama kali pemerintah Kota Salatiga, yang telah memberikan bantuan subsidi harga kedelai. Rencananya besok Selasa (8/11/2022), pemerintah Kota Salatiga akan secara resmi melaunching, memberikan membantu subsidi harga kedelai sebesar Rp 2000 per kilo,” ungkapnya.
Absa
