SEMARANG (SUARABARU.ID)- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dengan tegas mengatakan, mereka yang bermain atau memotong bantuan kepada masyarakat tidak mampu, merupakan pengkhianat negara.
Hal itu disampaikan Ganjar, saat memberikan arahan kepada para camat, kepala desa, serta aparatur negara dan Forkompimda, se-Kabupaten Blora.
Pengarahan itu dilakukan Ganjar, usai kejadian istri perangkat desa di Kabupaten Blora, yang meminta uang sumbangan dari penerima bantuan kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM).
BACA JUGA: BNN Musnahkan 2 Hektar Ladang Ganja di Aceh Besar
”Tidak boleh ada yang mengganggu pelaksanaan dana kompensasi BBM. Maka mereka yang bermain hal kotor di sini, itu pengkhianat negara,” kata Ganjar, saat memberikan arahan secara daring, Rabu (21/9/2022).
Dijelaskan dia, kenaikan BBM itu sudah melalui pertimbangan matang. Mengingat harga minyak dunia terus naik, sehingga pemerintah pusat melakukan penyesuaian. Hal itu dilakukan dengan cara memangkas subsidi BBM, yang saat ini sudah mencapai Rp 502 triliun, untuk kemudian dialokasikan ke sektor lain.
”Memangnya kita menaikkan BBM itu dengan tertawa dan bersenang-senang? Tidak. Ini sudah melalui pertimbangan matang. Penyesuaian harus dilakukan. Bukan menaikkan tetapi mengurangi subsidi,” jelasnya.
BACA JUGA: Bupati Kebumen: Iuran Sekolah Negeri oleh Komite Tak Masuk Pungutan Liar
Ganjar juga menyayangkan, ketika pemberian kompensasi BBM kepada masyarakat tidak mampu, justru diselewengkan. Kasus terakhir yang sampai ke telinga Ganjar adalah, seorang istri dari perangkat desa di Kabupaten Blora, yang memotong uang bantuan kompensasi BBM. Dalih pelaku adalah, uang potongan itu untuk sumbangan.
Terkait kasus itu, Ganjar mengapresiasi gerak cepat dari kepolisian yang langsung memeriksa pelaku. Bupati Blora pun, langsung mengumpulkan camat, kades, dan Forkompimda.
”Saya mengingatkan kepada mereka, apapun nggak boleh memotong bantuan. Dan kita minta ini peringatan terakhir. Kalau tidak, selanjutnya akan diproses,” tegasnya.
BACA JUGA: Penghentian Sementara Pembangunan Taman Budaya, BPK Tolak Beri Rekomendasi
Ganjar juga meminta, selama pembagian kompensasi BBM dan bantuan langsung tunai ini, sekaligus sebagai verifikasi dan validasi data. Sebab, masih ada laporan, bahwa ada masyarakat dalam kategori mampu, bahkan nama seorang kepala desa, masuk dalam daftar penerima bantuan.
”Kita minta ini diawasi, sekaligus verifikasi dan validasi data. Sehingga data terakhir yang disampaikan itu, nanti yang digunakan. Saya sudah minta, agar hasil verifikasi dikirim ke Mensos, dan saya akan ikut pantau,” papar Ganjar.
Riyan
