SEMARANG (SUARABARU.ID) – Ratusan massa yang mengatasnamakan ADO (Asosiasi Driver Online) Jawa Tengah mengepung kantor Gubernur Jateng, di Jalan Pahlawan Semarang, Kamis (15/9/2022).
Mereka menggelar aksi unjuk rasa menuntut kesejahteraan driver ojol se- Indonesia.
Dalam tuntutannya massa meminta agar pemerintah menghilangkan biaya pemesanan oleh aplikator, potong biaya aplikasi jadi 10% bukan 20%, naikkan tarif ongkir ojol minimal Rp 2.000 dari awal, serta perbaikan sistem yang menurutnya selama ini hanya mencari driver dan jualan merchant.
Bahkan mereka menyuarakan “Dewe seng kerjo, aplikator seng nguntal, saiki wes ora zaman penjajahan”.
Ada juga sejumlah poster yang bertuliskan diantaranya “Harga BBM Naik Lagi, Susu tak Terbeli”.
Menurut Korlap ADO Jateng, Satriya Bayu, jumlah massa yang turun dalam aksi unjuk rasa ini ada sekitar 250 orang. Mereka adalah para driver ojol dari Demak, Blora, Salatiga, Semarang, dan Kabupaten Semarang.
“Kenaikan tarif Roda 2 dan Roda 4, serta potongan aplikasi segera direalisasikan di semua layanan dan aplikator, sesuai aturan Pemerintah (KP 667), karena efek dari kenaikan bahan bakar,” ungkap Satriya.
Para pengunjuk rasa juga meminta penghapusan biaya aplikasi atau biaya pesanan. “Atau, biaya tersebut dibagi dua 50:50 antara driver online dan aplikator. Segera realisasikan payung hukum untuk driver ojol,” tandasnya.
Dalam aksi tersebut mereka menyerukan orasi-orasinya, antara lain “Kami ingin memastikan agar semua aplikator menaikkan harga sesuai keputusan menteri”.
“Anda mengutamakan kepentingan anda sendiri daripada rakyat. Kami rakyat kecil, anda butuh kami hanya waktu Pemilu, setelah itu kebijakan anda tidak berpihak pada rakyat,” tukasnya.
“Banyaknya aplikator nakal yang merugikan tetapi anda diam saja. Mari kita satukan tekad untuk aplikator nakal, jangan kau injak-injak harga diri Jawa Tengah. Kamu jangan mengadu domba kami, dengan kebijakan kamu yang tidak pro dengan rakyat,” lanjut Satriya.
Menurut Satriya, adanya keputusan tentang 20% untuk aplikator sangat menyengsarakan pihak ojol. “DPR gajinya sangat besar dan mendapatkan pensiun, tetapi tidak mau mendengar aspirasi para ojol. Kami ingin anda memperhatikan nasib kami. Tolong perhatikan tentang pemotongan aplikasi 20%, padahal sesuai keputusan menteri hanya 15%,” sambungnya.
Menanggapi aksi tersebut, dihadapan
perwakilan dari ADOJateng, Wakil Gubernur Jateng, H. Taj Yasin Maimoen, di ruang rapat Lantai 2 Gedung A mengatakan, pihaknya telah membahas laporan yang sebelumnya sudah diterima.
“Gojek dan Maxi sudah menyesuaikan tarif, Grab sudah menyesuaikan tapi ada beberapa yang belum disosialisasikan. Tolong dari pihak aplikator Grab dan lainnya carikan asuransi BPJS. Selain itu meminta kepastian payung hukum yang harus dijalankan kedua belah pihak,” kata Wagub.
“Kami pemerintah akan mengawal dan kita tampung supaya ada kesepakatan agar bisa sejalan. Kita akan menjembatani antara mitra dengan aplikator Maxim, dan juga Grab,” pungkas Taj Yasin.
Ning Suparningsih
