SEMARANG (SUARABARU.ID)– Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, siap melaksanakan perintah Presiden RI Joko Widodo, terkait Pengendalian Inflasi Daerah akibat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Selain memaksimalkan dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), Ganjar menyiapkan potensi anggaran belanja tak terduga sebesar Rp 500 miliar, untuk akumulasi di 35 kabupaten/kota.
Hal itu disampaikan Ganjar, usai mengikuti pertemuan Kepala Daerah se-Indonesia tentang Pengendalian Inflasi di Daerah, yang dipimpin Jokowi secara virtual, Senin (12/9/2022). Dalam arahannya, Jokowi meminta pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat.
BACA JUGA: Perubahan Mekanisme Masuk PTN Harus Diikuti Profesionalitas Birokrat
”Karena kenaikan penyesuaian harga dari BBM ini, saya melihat adanya dampak terhadap inflasi akan bertambah 1,8 persen. Dan ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu, saya minta gubernur dan wali kota bersama dengan pusat, bekerja sama seperti saat mengatasi covid-10. Saya yakin Insya Allah bisa kita lakukan, sehingga inflasi di tahun ini bisa kita kendalikan di bawah lima,” kata Jokowi.
Di kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan, pemerintah daerah bisa turut serta mengintervensi dampak kenaikan, dengan memaksimalkan anggaran dua persen dari DTU.
”Dua persen dari DTU itu, bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM. Bentuknya bisa Bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan,” tegasnya lagi.
BACA JUGA: Gunakan Metode Pendidikan Pedagogi Koperasi Perak Sampaikan Materi SPI
Sementara itu, Ganjar Pranowo usai acara menegaskan, pesan yang disampaikan Jokowi telah dihitung dengan seksama. Ganjar sepakat dengan Presiden, agar penyesuaian harga BBM tidak menyebabkan kenaikan pada harga kebutuhan lainnya.
”Tugas kami sekarang, menghitung secara detail dan memastikan seluruh potensi anggaran yang bisa dipakai, untuk mengintervensi yang akan kita lakukan,” ujarnya.
Terkait anggaran dua persen dari DTU, Ganjar telah menyiapkan rincian pemanfaatannya. Terutama pada masyarakat yang terdampak langsung, seperti nelayan, petani dan ojek online.
BACA JUGA: Tiga Perlakukan Unik Hewan Membesarkan Anak
Bantuan yang disiapkan di antaranya, bantuan sosial untuk 4.224 kru angkutan umum dan 17 ribu driver ojek online sebesar Rp 12,7 miliar. Kemudian bantuan bagi pelaku distribusi pangan sebesar Rp 2,4 miliar.
Selain itu, bantuan sosial sebesar Rp 8,7 miliar kepada 11.667 penerima Kartu Jateng Sejahtera, premi asuransi nelayan bagi 10 ribu orang, subsidi tarif pada Trans Jateng sebesar Rp 17,9 miliar, subsidi biaya operasional melaut sebesar Rp 4,7 miliar untuk 14.375 nelayan kecil, bantuan bahan baku untuk 1.810 industri kecil menengah sebesar Rp 905 juta.
Ganjar juga akan memaksimalkan potensi anggaran dari sumber lain. Soal ini, Bank Indonesia menghitung hingga September 2022, setidaknya ada Dana Tak Terduga sekitar Rp 500 miliar, akumulasi dari 35 kota/kabupaten.
BACA JUGA: Penjualan Perumahan di Mutiara Arteri Regency Belum Dapat Persetujuan RUPS
”Angka ini bisa kita pakai untuk mengintervensi potensi-potensi yang memang bisa membuat kenaikan harga yang berdampak pada inflasi,” tegasnya.
Upaya lain, Ganjar menggandeng kepolisian daerah Jateng, untuk memastikan tidak ada oknum yang memanfaatkan kondisi sulit ini. Ganjar menegaskan, kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat harus ditindak.
”Kita memantau, agar tidak ada yang mengambil untung dari situasi ini. Jadi yang ilegal-ilegal dipastikan akan diambil tindakan oleh kepolisian,” pintanya.
Riyan
