SEMARANG (SUARABARU.ID)– Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen, harus mempertimbangkan juga ancaman penularan penyakit selain covid-19. Aspek kebersihan lingkungan sekolah dan kesehatan siswa secara luas, harus menjadi perhatian dalam proses belajar mengajar.
”Dengan level PPKM di banyak daerah yang semakin rendah, penyelenggaraan PTM 100 persen di berbagai daerah pun sudah diterapkan. Munculnya indikasi kasus hepatitis akut yang menyerang anak-anak, harus menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan dalam penerapan PTM kali ini,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/5/2022).
Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri (Mendikbudristek, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri), mengatur tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, yang turut mengatur pembelajaran tatap muka atau PTM 100 persen.
BACA JUGA: Dirjen PAUD Beri Keleluasaan Daerah Berinovasi
Dalam SKB 4 Menteri itu, pada penyelenggaraan PTM dilaksanakan berdasarkan level Pembatasan Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang ditetapkan pemerintah pusat, dan capaian vaksinasi covid-19 pendidik dan tenaga kependidikan, serta warga masyarakat lanjut usia (lansia).
Menurut Lestari, dengan munculnya sejumlah indikasi kasus hepatitis akut yang menyerang anak-anak di sejumlah daerah, penyelenggaraan PTM 100 persen harus mempertimbangkan faktor kesehatan secara luas.
Rerie, sapaan akrab Lestari menilai, sejumlah faktor pendukung untuk memastikan keamanan para pendidik dan peserta didik dari penularan sejumlah penyakit saat PTM 100 persen, harus menjadi perhatian serius.
BACA JUGA: Kirim Tuntutan ke Bupati Klaten, MAKI Minta Aset PNPM Tidak Dipindahkan ke BUMDESMA
Menurut dia, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jateng itu, sosialisasi masif untuk membiasakan masyarakat, pendidik dan peserta didik hidup bersih dan sehat, harus konsisten dilakukan.
Upaya pencegahan penularan sejumlah penyakit lewat membudayakan kebiasaan hidup sehat di tengah masyarakat, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, harus menjadi program Nasional untuk mencegah berulangnya penyebaran sejumlah penyakit di Tanah Air.
Munculnya indikasi penyebaran penyakit usai pandemi covid-19, imbuh Rerie, harus menjadi bahan evaluasi terhadap sejumlah upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat selama ini.
BACA JUGA: Fakultas Psikologi USM Gelar Halalbihalal
Dia sangat berharap, berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sejak dini harus dilakukan secara masif dan konsisten, lewat sosialisasi kebiasaan hidup sehat dan program pemantauan kesehatan serta tambahan gizi sejak balita.
”Pentingnya menghidupkan kembali berbagai kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap RW dan desa untuk memantau kesehatan setiap balita, bisa menjadi salah satu cara untuk memperkuat kembali sejumlah faktor pendukung, guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” tandas Rerie.
Riyan
