SEMARANG (SUARABARU.ID) – Esensi pembangunan Zona Integritas (ZI) terletak pada bagaimana upaya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
Menurut Kakanwil Kemenkumham Jateng, A. Yuspahruddin, untuk merealisasikan itu, perlu usaha nyata yang salah satunya dinilai dari pemenuhan data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona.
Guna memenuhi LKE yang berkualitas dibutuhkan pemahaman mendalam terhadap rincian kegiatan yang wajib dilakukan.
Kanwil Kemenkumham Jateng mengundang Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal untuk memberikan Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas.
Dalam kegiatan sendiri berlangsung secara hybrid yang terpusat di aula lantai 3 Kantor Wilayah dengan diikuti secara langsung oleh seluruh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Kanwil Kemenkumham Jateng. Sementara seluruh UPT se Jawa Tengah mengikuti kegiatan secara virtual.
“Ini acara yang sangat penting. Penting sekali untuk memberikan pemahaman bagaimana memenuhi LKE yang berkualitas,” ujar Yuspahruddin, Rabu (13/4/2022).
“Karena kita sudah beberapa kali ikut kontestasi selalu kalah, kita belum berhasil. Tentunya kegiatan ini bisa menjadi media kita untuk lebih memperbaiki diri,” lanjutnya.
Yuspahruddin mengatakan, kondisi sarana dan prasarana di Kanwil Kemenkumham Jateng sudah sangat baik, bahkan mungkin terbaik diantara Kanwil lain di Indonesia. Namun bila dengan kondisi itu, Kanwil Kemenkumham Jateng masih belum berhasil meraih predikat WBK, maka ada yang perlu diperbaiki.
“Tidak ada yang bisa mengalahkan Jateng ini. Kebersihannya, halamannya luar biasa begitu juga UPT-nya. Kalau seandainya kita dalam kontestasi ini kita tidak dapat terus yang salah siapa,” ujarnya.
“Saya mengajak semua Kepala UPT juga. Kalau sampai kita tidak dapat itu (predikat) harga diri kita akan jatuh. Seharusnya tidak ada lagi alasan kita tidak dapat. Mungkin kita hanya kurang semangat dan kita kurang memompa diri,” tukasnya.
Sementara Kepala Divisi Administrasi Jusman yang mendampingi Kakanwil lebih menekankan pada pemenuhan LKE berkualitas.
“Tahun lalu kita lolos penilaian TPI Karena kita masih diberikan keringanan. Nilainya masih pada taraf memadai, tapi sebenarnya kualitas LKS kita masih sangat minimalis,” terangnya.
“Tolong dalam memenuhi Lembar Kerja Evaluasi harus yang berkualitas, jangan asal,” tambah dia.
Dia juga mengajak semua peserta untuk berani bertanya tentang apa-apa yang belum dipahami.
Hadir dalam kegiatan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Supriyanto dan Kepala Divisi Keimigrasian, Wishnu Daru Fajar.
Dalam kegiatan itu juga dilakukan pemaparan dari tim Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Kegiatan sendiri direncanakan berlangsung selama 3 hari.
Ning
