KEBUMEN (SUARABARU.ID) – Sejumlah kader dan simpatisan PDIP Kebumen Sabtu (12/1) menggeruduk kantor DPC di Jalan HM Sarbini. Mereka menuntut Ketua DPC Saiful Hadi memberikan klarifikasi pengelolaan keuangan partai.
Para kader menerobos masuk Kantor DPC, seraya membentangkan poster. Berisi pertanyaan sisa dana Pilbup senilai Rp 1 Miliar serta meminta dugaan penyimpangan Bansos Provinsi diusut tuntas dan kalimat sindiran agar tak mencuri di kandang sendiri.
Aksi dorong mendorong sempat terjadi saat Ketua DPC Saiful Hadi menerima para pengunjuk rasa. Para pengurus DPC dan anggota Fraksi DPRD Kebumen juga ada di ruangan DPC saat aksi. Meski tegang dan nyaris bentrok, para kader terus meneriakkan mereka bersaudara dan mengajak berpikir rasional.
Menurut para pengunjuk rasa, selama ini pengurus DPC di bawah Saiful Hadi kurang transparan dalam pengelolaan keuangan partai. Sebagai contoh, sisa dana Pilbup 2020 belum dipertanggungjawabkan. Para kader mendesak Ketua DPC memberi penjelasan.
Selanjutnya kader juga menuntut agar Bantuan Sembako Banprov Jateng diusut tuntas. Kader menduga ada penyimpangan bantuan sosial sembako. Bahkan kader juga sempat menunjukkan sisa kantong Bansos dari Provinsi serta diganti label Ketua DPC PDIP Saiful Hadi.
Menurut salah seorang fungsionaris DPC PDIP Kebumen Nuryanto Pramudono, pihaknya telah beberapa kali memberi masukan Ketua DPC untuk melaporkan penggunaan dana Pilbup 2020. Dari total dana Rp 3,6 M, sebagian telah terpakai dan sebagian masih ada sekitar Rp 1 miliar.
“Kami menyarankan penggunaan anggaran itu dipertanggungjawabkan hitam di atas putih. Kita telah membesarkan partai dari nol. Bahkan sejak belum punya kantor hingga perjalanan panjang selama ini. Ini perjuangan kita semua sehingga saya minta ketua DPC bisa melaporkan anggaran partai secara transparan,”jelas Nuryanto yang termasuk kader senior,
Sudah Dipertanggungjawabkan
Sedangkan Ketua DPC PDIP Kebumen Saiful Hadi kepada Suarabaru.id Minggu 13/2 menyatakan, aksi sebagian kader itu diduga akibat kebijakan dia mengeluarkan Nuryanto Pramudono dari grup whatsapp partai. Sebab Nuryanto dianggap telah ikut unjuk rasa Koko Pede di DPRD, menentang perubahan nama-nama jalan.
Padahal,lanjut Saiful Hadi, kebijakan DPC sangat mendukung pemberian nama jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Merdeka di Kebumen oleh Bupati Arif Sugiyanto-Wakul Bupati Ristawati Purwaningsih. Bahkan DPP melalui Utut Adianto juga mendukung pemberian nama Jalan Proklamator di kota Kebumen itu.
Menyinggung tuntutan transparansi sisa dana Plbup, Saiful yang juga angota Komisi A DPRD Jateng itu menerangkan, seminggu setelah Pilbup 2020, DPC telah mempertanggungjawabkan kepada Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC serta fraksi DPRD Kebumen. Forum diikuti Ketua, Sekretaris dan Bendahara 26 PAC serta pasangan Arif Sugiyanto-Ristawati Purwaningsih.
Artinya, lanjut dia, secara organisasi laporan keuangan partai telah selesai. Pihaknya tidak punya kewajiban menjelaskan kepada kader. Namun yang utama melaporkan ke atas, yaitu ke DPD dan DPP PDIP serta secara internal partai.
”Saya juga sudah melakukan rekonsiliasi dan saya hanya minta mas Nuryanto mengaku salah ikut demo bersama Koko Pede menolak perubahan naman jalan karena kebijakan Bupati Arif dan Bu Rista ini kita dukung,”ujar Saiful.
Menyinggung tuduhan penyimpangan bantuan sosial Provinsi, Saiful menjelaskan, justu dirinya berusaha berjuang memenangkan partai. Bantuan sembako dari Pronvisi diganti dengan kantung plastik DPC karena dia tambah isinya. Jadi tidak ada kerugian negara karena bantuan telah sampai kepada yang berhak.
Saiful menegaskan, kebijakan prioritas dia selaku Ketua DPC PDIP Kebumen lima tahun ini sudah jelas. Yakni memenangkan Pilkada 2020, akan membangun Kantor DPC PDIP yang baru serta berusaha menambah perolehan kursi DPRD pada Pemilu 2024.
Komper Wardopo.
