SEMARANG (SUARABARU.ID) – Sambut Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menggelar apel siaga, Senin (20/12/2021).
Kegiatan ini menjadi penegasan komitmen jajaran Kanwil Kemenkumham Jateng untuk menjaga kelancaran serta antisipasi potensi gangguan keamanan selama perayaan Nataru.
Dalam apel yang berlangsung di halaman Kanwil Kemenkumham Jateng itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, A Yuspahruddin menyebut, ada 3 butir deklarasi apel siaga yang diucapkan oleh seluruh peserta, yaitu mempertahankan keutuhan NKRI, menjaga situasi keamanan dan ketertiban serta kedamaian perayaan Nataru jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Wilayah Jawa Tengah, serta menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama.
Yuspahruddin mengungkapkan bagaimana penerapan butir deklarasi itu. Dia meminta seluruh Kepala UPT untuk semaksimal mungkin mencegah terjadinya gangguan keamanan.
“Kita harus benar-benar menjaga supaya kejadian negatif itu tidak muncul, apalagi dalam situasi Nataru,” ujarnya.
Yuspahruddin juga mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 masih ada. Dirinya juga memberikan wejangan untuk terus waspada dan disiplin menjaga protokol kesehatan.
Pada kesempatan itu, Yuspahruddin memerintahkan beberapa hal. Pertama menjaga keamanan sekaligus menegakkan toleransi beragama.
“Toleransi dalam batas hal yang tidak melanggar SOP. Saya berharap kita semua untuk selalu menjaga toleransi dengan sebaik-baiknya,” sambungnya.
Yuspahruddin juga menegaskan melarang seluruh Kepala UPT cuti selama liburan Nataru, serta harus selalu berada di UPT nya masing-masing, termasuk juga seluruh pegawainya. Dia juga melarang pengeluaran WBP tanpa prosedur.
“Semua pengeluaran harus dengan prosedur yang jelas. Selanjutnya kurangi pengeluaran WBP yang kerja di luar,” tandasnya.
Yuspahruddin mengintruksikan untuk melakukan pemeriksaan bangunan UPT dan selalu melakukan penggeledahan sebagai upaya pencegahan gangguan keamanan.
Dia meminta agar tidak ada yang berkontribusi negatif terhadap nama baik Kementerian Hukum dan HAM
“Laksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jangan menyumbangkan masalah baru kepada Kementerian Hukum dan HAM. Kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan imigrasi, jangan memberi masalah baru kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah,” pungkasnya.
Ning
