PURWOKERTO (SUARABARU.ID)– Pemerintah Kabupaten Purbalingga menggencarkan inovasi pelayanan publik, sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
”Pemkab Purbalingga terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan inovasi-inovasi cepat, dalam rangka menjawab berbagai tantangan,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti, di Purbalingga, Rabu (24/11/2021).
Dia menjelaskan, salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah, membangun Mal Pelayanan Publik (MPP), yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2022.
BACA JUGA: Sosialisasi Kamseltas, Para Siswa Wonogiri Diajak Naik Bus Tingkat
”Bupati Purbalingga menugaskan kepada kami, setidaknya pada pertengahan 2022 nanti MPP Purbalingga sudah dapat beroperasi. Sehingga kami bersama organisasi perangkat daerah terkait, terus melakukan langkah percepatan,” ujar dia.
Kehadiran MPP merupakan program prioritas Pemkab Purbalingga, dan sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga.
”MPP ini telah ditetapkan dalam RPJMD sebagai program prioritas tahun 2022, dan konsep pembangunan dilakukan dinas terkait,” jelasnya lagi.
BACA JUGA: BMKG Himbau Masyarakat Waspada Potensi Hujan Lebat dan Petir
Pihaknya berharap, kehadiran MPP akan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna layanan, tentang kepastian dan kejelasan waktu, biaya maupun persyaratan yang diperlukan.
”Target kami bukanlah terbangunnya MPP, tetapi bagaimana layanan kami jauh lebih baik dari sekarang. Baik dari sisi waktu, dari sisi biaya serta dari sisi kepastian. Karena hal ini sebetulnya menjadi keinginan pengguna layanan, mereka butuh kepastian,” terang Herni.
Terkait hal itu, dia juga mengajak kepada seluruh organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN serta BUMD untuk bersama mewujudkan pelayanan yang sudah baik menjadi lebih baik.
BACA JUGA: Simpan Versi Terbaik di Sepang
Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan lebih mudah mengurus pelayanan. Dan nantinya diharapkan akan dapat juga berimbas pada kesejahteraan masyarakat.
”Tujuan MPP tidak hanya sekedar menyatukan layanan dari instansi vertikal, BUMN, BUMD, pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Tetapi tujuan utamanya adalah meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi, yang efeknya akan meningkatkan nilai investasi yang berimbas mensejahterakan masyarakat Purbalingga,” papar dia.
Ditambahkannya, untuk mendukung pembangunan MPP, pihaknya juga telah melaksanakan Sosialisasi dan Inventarisasi Penyelenggaraan MPP Kabupaten Purbalingga, bersama para pihak terkait.
”Melalui rapat sosialisasi, diharapkan Kabupaten Purbalingga segera menyusul sembilan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah, yang telah terlebih dahulu mengoperasikan MPP,” harapnya.
Riyan
