SLAWI (SUARABARU.ID) – Forum Komunikasi SMK Swasta Kabupaten Tegal mengadu ke Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal. Mereka mengeluh karena jumlah rombongan belajar (rombel) di SMK negeri terlalu banyak, sehingga SMK swasta tidak mendapatkan siswa saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2021 ini.

Ketua Forum Komunikasi SMK Swasta Kabupaten Tegal Edi Mustanto, mengaku sangat miris. Karena jumlah siswa turun lebih dari 50 persen. Hal ini gara-gara jumlah rombel di SMK negeri terlalu banyak. Karenanya, dirinya bersama rombongan mengadu ke pimpinan Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal. “Saat mengadu, saya didampingi pengurus forum lainnya. Saya tidak menampik, SMK memang bukan kewenangan Pemkab Tegal. Melainkan Pemprov Jateng,” katanya, Senin (21/6).

Namun, tambah Edi Mustanto, dirinya berharap Komisi IV dapat menampung aspirasinya dan menindaklanjutinya ke DPRD atau Dinas Pendidikan Provinsi Jateng. Dirinya menghendaki, jumlah rombel di SMK negeri diselaraskan dengan jumlah siswa yang baru lulus SMP atau MTs. Dicontohkan, di wilayah Kecamatan Bojong dan Bumijawa, jumlah siswanya sangat sedikit. Tidak heran, mereka lebih memilih SMK negeri ketimbang swasta. “Mungkin kalau ada pembatasan jumlah rombel, kita bisa kebagian,” tambahnya.

Jumlah rombel pada SMK negeri saat ini sebanyak 24 kelas. Sedang setiap rombel, jumlah siswanya mencapai 36 anak. Sementara untuk SMA negeri 12 rombel. Diharapkan, jumlah rombel di SMK dan SMA negeri itu dibatasi. Maksimal untuk SMK negeri 12 rombel saja agar sekolah swasta bisa mendapatkan siswa. SMK swasta juga sama, mencerdaskan anak bangsa.

Soal adanya bantuan sosial (bansos) untuk siswa, diharapkan, Pemkab Tegal melalui APBD II mengalokasikan anggaran bansos untuk siswa SMK swasta. Dirinya menyadari, bansos dari Kabupaten Tegal memang tidak ada aturannya. Namun, jika bantuan itu diserahkan langsung kepada siswa, dipastikan tidak bermasalah.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal Hajjah Nofiatul Faroh menyatakan bakal menyampaikan aspirasi itu ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Dirinya menyebut, kondisi SMK swasta di Kabupaten Tegal memang sangat memprihatinkan. Banyak SMK swasta yang nyaris tidak mendapatkan siswa.

“Pemprov harus memberikan perhatian serius kepada SMK swasta. Kalau dibiarkan begini, SMK swasta bakal gulung tikar. Tentunya bisa menambah angka pengangguran,” ucapnya.

Nur Muktiadi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here