blank
Bupati Kendal Dico M Ganinduto, saat memberikan sambutan pada acara Musrenbang RPJMM Kab. Kendal dengan tema “Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan” di Pendopo Tumenggung Bahurekso Kendal,”Senin(31/05/2021).(FOTO:SB/Agung)

KENDAL(SUARABARU.ID)-Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami perlambatan menjadi minus 2, 6 persen yang mengakibatkan terjadinya resesi ekonomi, kenaikan tingkat pengangguran, kenaikan angka kemiskinan, dan juga penurunan daya beli masyarakat.

Hal tersebut seara langsung juga berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Kendal.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal pada tahun 2020 juga mengalami kontraksi sebesar minus 1, 53 persen. Pada tahun 2019, angka kemiskinan di Kabupaten Kendal, sebesar 9,44 persen, kemudian pada tahun 2020 menjadi 9,99 persen. Sedangkan pengangguran pada tahun 2019 mengalami peningkatan, dari 6, 31 persen menjadi 7, 56 persen di tahun 2020 lalu.

“Berdasarkan fakta tersebut, perlu adanya upaya dan sinergitas dari semua stakeholder untuk mengurai masalah, sehingga kondisi perekonomian dapat pulih kembali,”kata Bupati Kendal Dico M Ganinduto, saat memberikan sambutan pada acara Musrenbang RPJMM Kab. Kendal dengan tema “Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan” di Pendopo Tumenggung Bahurekso Kendal,”Senin(31/05/2021).

Menurut Dico, selain sinergitas dan pertumbuhan ekonomi, stakeholder harus bisa menghadapi adanya perubahan iklim dan pemanasan global. Kenaikan air pasang laut, kesulitan air bersih, bencana banjir dan abrasi yang semakin mengkikis garis pantai. Karena hal tersebut akan mengancam kehidupan bermasyarakat apabila tidak dicegah dan ditangani secara komprehnsif.

“Selain itu, kita harus mengoptimalkan potensi pangan dan mengoptimalkan potensi pertanian daerah untuk menyuplai kebutuhan pangan masyarakat, agar tidak tergantung pada daerah lain.
Saya meyakini, bahwa Kabupaten Kendal mampu menjual hasil pertanian dan menjadi lumbung pangan, untuk skala regional maupun nasional,” ujar Dico.

Dico mengatakan, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun yang merupakan penjabaran, visi misi kepala daerah terpilih. Visi pembangunan lima tahun kedepan adalah, “Kendal Handal, Unggul Makmur dan Berkeadilan”.

Untuk menyelanggarakan pembangunan di Kabupaten Kendal, lanjut Dico, tentu dibutuhkan peningkatan kwalitas sumberdaya manusia. Apalagi di Kabupaten Kendal mempunyai tenaga usia produktif jauh lebih banyak dibanding dengan usia tidak produktif.

Pada tahun 2020, capaian indeks pembangunan manusia(IPM), meningkat dari 72,29 dari tahun sebelumnya yaitu berkisar, 71, 97 persen. Untuk itu, pihaknya mentargetkan untuk meningkatkan, IPM menjadi 77, 61 persen, pada tahun 2026 nanti.

Dikatakan, pencapaian IPM tersebut akan didukung oleh pertumbuhan ekonomi, yang diharapkan meningkat 5,9 hingga 5,82. Harapannya tingkat pengangguran turun menjadi 5,15 begitu juga tingkat kemiskinan, menjadi 8, 89 hingga 8, 69 pada akhir periode RPJMD Kabupaten Kendal 2021- 2026.

“Dengan segala potensi Kabupaten Kendal yang kita miliki, baik potensi sumber daya alam, letak geografis didukung sumberdaya manusianya, kita harus optimis untuk menyelesaikan permasalahan- permasalahan pembangnan di Kabupaten Kendal sesegera mungkin,”papar Dico.

Dico berharap pembangunan di Kabupaten Kendal 2021 – 2026 bisa berjalan lancar dan menghasilkan output yang dapat menunjang pembangunan di Kabupaten Kendal ini.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kendal Mohamad Makmun, lewat virtual mengatakan, pembangunan isfrastruktur Kabupaten Kendal yang belum optimal ini, tentunya berangkat dari berapa besar dari APBD yang dimiliki Pemkab Kendal.

“Perlu saya ampaikan hari ini, belanja pegawai kita masih terlalu tinggi. Sehingga dengan tingginya belanja pegawai ini, menyerap anggaran yang lebih banyak. Untuk itu Bupati Kendal harus bisa mencari terobosan- terobosan berbagai cara, dalam rangka mengimbangkan antara belanja pegawai dan belanja modal untuk kebutuhann isnfrastruktur,” kata Ketua DPRD Kendal Moh Makmun.

“Nanti bisa kita kaji ulang berbagai kebutuhan- kebutuhan termasuk soal kinerja dari ASN yang kita miliki, dan soal TDP yang diberikan pemerintah daerah, kepada ASN ini juga harus kita hitung, terkait reward dan punishment dan berdasarkan basis kinerja yang maksimal,”lanjut Makmun.

Disamping belanja pegawai dan modal yang dimiliki Pemkab Kendal, tentunya yang diharapkan dari pemerintah daerah adalah, meningkatkan penghasilan asli daerah(PAD) dengan melakukan terobosan- terobosan yang dimiliki oleh Pemerintah Kendal. Sehingga menjadikan Kabupaten Kendal sebagai kota pariwisata dan industri yang berdampak pada peningkatan PAD.

“Jika PAD naik, tentunya bisa dinaikan pula pembangunan sarana dan insfrastruktur yang ada di Kabupaten Kendal,”jelas Moh Makmun. Agung-mm