KHARTOUM (SUARABARU.ID) – Pemerintah Sudan mengumumkan keadaan darurat di Darfur Barat setelah sedikitnya 40 orang tewas dan 58 luka-luka dalam bentrokan antarsuku selama tiga hari di ibu kota negara bagian tersebut, El Geneina, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Insiden itu merupakan yang terbaru dari kekerasan yang kembali bermunculan di Darfur sejak perjanjian perdamaian ditandatangani pada akhir 2020 dan pasukan penjaga perdamaian PBB ditarik dari wilayah itu.
Pada Januari, sedikitnya 129 orang tewas dan 108.000 orang masih mengungsi setelah bentrokan serupa terjadi di El Geneina antara anggota suku Masalit dan suku Arab. Bala bantuan militer, yang dulu dikerahkan ke kota itu, sebagian besar sudah ditarik, kata penduduk kepada Reuters.
Baca Juga: Mulai Ramadhan, Arab Saudi akan Beri Izin Bagi Jamaah Umrah yang Sudah Divaksin
Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Senin (5/4/2021), komite keamanan dan pertahanan Sudan mengatakan telah memberi wewenang kepada pasukan untuk mengendalikan situasi dan melanjutkan gerakan pelucutan senjata secara paksa di wilayah tersebut.
Menurut penduduk El Geneina serta buletin keamanan internal PBB, yang dilihat oleh Reuters, ada penggunaan persenjataan berat dan granat berpeluncur roket di sana.
Gambar-gambar dan video yang diambil sejumlah warga memperlihatkan gumpalan asap di beberapa kawasan tempat tinggal di kota itu.
Baca Juga: Pangeran Yordania Hamza Sebut akan Langgar Perintah untuk Tetap Diam
“Kota ini penuh dengan penjahat bersenjata dan kami tidak melihat keberadaan militer secara nyata untuk dapat melindungi warga sipil,” kata seorang warga.
Pada Oktober tahun lalu, pemerintah peralihan Sudan menandatangani perjanjian perdamaian dengan beberapa kelompok pemberontak Darfur penentang Presiden Omar al-Bashir, yang digulingkan.
Namun, serangan oleh anggota suku Arab Bashir yang dipersenjatai untuk melawan pemberontak telah meningkat, demikian pula dengan bentrokan antarsuku.
Baa Juga: PM Israel Netanyahu Hadapi Pengadilan Hukum dan Masalah Politik
Sebuah laporan PBB menyebutkan bahwa kelompok-kelompok yang menandatangani perjanjian itu juga mulai merekrut pejuang di seluruh wilayah.
Pasukan internasional penjaga perdamaian pada awal tahun ini mulai menarik diri.
Pemerintah Sudan mengatakan pasukan penjaga perdamaian gabungan baru, yang diberi mandat berdasarkan perjanjian, akan dapat melindungi warga sipil. Namun, banyak orang di Darfur mengatakan mereka merasa kurang aman.
