KUDUS (SUARABARU.ID) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus menggelar workshop dengan tema peran DPRD dalam menyikapi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya untuk mendalami Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2020 utamanya dalam menyikapi LKPD.
Dalam kegiatan yang dihadiri seluruh anggota dewan tersebut, mendatangkan Eko Suseno sebagai motivator tersebut, dilaksanakan Kamis (18/3) hingga Sabtu (20/3) di Semarang.
Sementara, sebagai narasumber adalah Mulyanto, akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Pusat Informasi Pembangunan Wilayah (PIPW) – LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Dalam materinya, Mulyanto menerangkan fungsi atau peran DPRD, antara lain yakni dampak pandemi Covid-19, anggaran masa pandemi Covid-19, serta regulasi perencanaan dan penganggaran.
Selain itu, mandat pembangunan daerah, prioritas pembangunan Kabupaten Kudus, evaluasi program pembangunan, mandat Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada DPRD, data capaian pembangunan Kudus, serta catatan atau simpulan akhir.
Anggota Komisi D DPRD Kudus H Muhtamat mengatakan, pembekalan anggota dewan ini dilaksanakan agar bisa memberikan masukan dan evaluasi ke pemerintah daerah. Yakni dari sisi keuangan, kinerja, dan sebagainya.
“Pemateri dalam workshop kemarin kan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kami dituntut bagaimana caranya bisa memahami sistem laporan keuangan pemerintah daerah,” ucapnya.
Selain itu, dalam agenda itu dilakukan pembekalan kinerja dari parameter ekonomi, parameter pengelolaan, dan sebagainya. Kemudian, terkait dengan masalah penganggaran, ekonomi makro di Indonesia seperti apa dengan kondisi Covid-19 seperti saat ini.
“Intinya bagaimana kami bisa mengerti kedepannya recovery atas Covid-19 itu seperti apa, kondisinya dan mempunyai gambaran tentang itu,” terangnya.
Muhtamat melanjutkan, nantinya anggaran pemerintah disentralkan untuk kesehatan dan ekonomi sosial. Sesuai yang disampaikan dari BPK itu sendiri di dalam workshop kemarin.
“Jelasnya acaranya bagus, karena nantinya dewan bisa lebih banyak tahu bagaimana proses keuangan di Kabupaten Kudus. Sehingga kedepannya bisa menstimulasi hal itu,” pungkasnya.
Tm-Ab
