blank
Ratusan Kader Partai Demokrat se Solo Raya turun ke jalan , Rabu (10/3) sebagai ujud melawan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan (GPK) atau hasil Konggres Luar Biasa (KLB) Ilegal. Foto: Bagus Adji  

SURAKARTA (SUARABARU.ID) – Unjuk rasa dengan tujuan merapatkan barisan untuk menjaga soliditas Partai Demokrat guna melawan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan (GPK) atau hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Ilegal, digelar ratusan Kader Partai Demokrat se-Solo Raya.

Aksi damai dipimpin tujuh Ketua DPC Partai Demokrat dari Surakarta, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar dan Wonogiri serta Sragen dengan mengambil tempat di perbatasan  Kota Surakarta dan KabupatenKaranganyar tepatnya di wilayah Colomadu Karanganyar, berlangsung, Rabu (10/3).

Ketua DPC kota Surakarta Supriyanto ketika ditemui di sela sela aksi damai  mengatakan, DPD Partai Demokrat Jawa Tengah telah menggelar  Rakorda yang dihadiri 35 Ketua DPC Partai Demokrat di wilayah propinsi setempat.

Hasil Rakorda yang berlangsung  di Semarang pada 5-7 Maret 202 di antaranya menolak KLB Illegal di Deli Serdang Sumut karena dinilai tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat hasil kongres tahun 2020 yang telah disahkan Kemenkumham.

Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jateng dan 35 ketua DPC Demokrat se-Jateng tak ada satu pun yang memberikan surat mandat atau surat kuasa untuk menghadiri  KLB Deli Serdang.

Juga tidak ada ketua DPC partai Demokrat di wilayah Jateng yang menghadiri/KLB tersebut. Apabila ada Ketua DPC yang mengatasnamakan wilayah Jateng dan menghadiri  atau mewakili dalam KLB itu, maka kehadirannya tidak sah.

Tindakan tersebut merupakan perbuatan pidana  dan dapat dituntut secara hukum karena mengatasnamakan ketua DPC atau DPD  Jateng.

“Seluruh Kader bertekad melawan pelaku gerakan  pengambilahan  kepemimpinan Partai Demokrat serta meminta  kepada DPP untuk melakukan pemecatan terhadap kader  yang terbukti berkhianat dan  melanggar etika politik. Meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kemenkumham  RI untuk tidak mengesahkan apapun yang diajukan KLB abal-abal di Deli Serdang Sumatera Utara,” tandasnya.

Pihaknya akan terus melawan KLB illegal  untuk sadar diri untuk tidak mengganggu partai demokrat. ”Kader Partai Demokrat setia kepada kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono  (AHY)  dan setia kepada majelis tinggi Bp Susilo  Bambang Yudhoyono sesuai hasil konggres ke V  Partai Demokrat tahun 2020,” kata Supriyanto

Pada bagian lain Ketua DPC Kota Surakarta juga mengatakan , untuk Solo Raya  dari tujuh ketua DPC kab/kota beserta  jajaran sampai ketingkat ranting  tidak ada yang mengatasnamakan atau tidak ada yang berangkat ke KLB. Jadi solo raya solid  untuk setia  kepada Ketum AHY. Namun diakui ada  yang juga diimingi imingi uang agar ikut KLB.

Masih dalam kesempatan sama Ketua DPC Klaten One Krisnata  menambahkan ada tiga kader di wilayahnya yang sempat diiming imingi uang agar ikut menghadiri KLB . Mereka diantaranya wakil Ketua DPC  dan dua kader lainnya.  Namun demikian, ketiganya tidak berangkat. ‘Klaten aman”, terangnya.

Sementara itu Ketua DPC Partai Demokrat Boyolali Dwi Putranto menambahkan, dirinya secara pribadi pernah ditawari untuk ikut KLB di Deli Serdang . Iming iming yang disampaikan akan diberi uang Rp 30 juta  dan akan diganti Rp 100 juta kalau sudah  sampai di Medan.

Tawaran itu juga meminta pihaknya untuk membawa dua orang  dari partai Demokrat  bila berhasil dua orang dimaksud akan diberi uang masing masing Rp 25 juta. “ Tetapi karena kita tetap setia kepada mas AHY selaku ketua umum,saya menolak terkait  iming iming tadi. Perlu disampaikan DPC Boyolali tidak ada yang berangkat ke KLB Ilegal.

Bagus Adji-wied