BLORA (SUARABARU.ID) – Penduduk miskin baru di Blora, Jawa Tengah, kini bertambah 5.880 jiwa, terdata kondisi pada 2019 sebanyak 97.860 jiwa, dan pada 2020 angka warga miskin menjadi 103.730 jiwa (11,32 persen).
“Bertambahnya angka kemiskinan tersebut, diakibatkan pandemi covid-19 yang berdampak pada lintas sektor,” kata Wakil Bupati Blora, Arief Rohman, Selasa (19/1/2021).
Adapun kenaikan penduduk miskin di kabupaten yang separuh wilayahnya berupa kawasan hutan negara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, yang menyebut terjadi kenaikan penduduk miskin dibanding tahun sebelumnya.
“Meski terjadi kenaikan angka kemiskinan, jangan sampai ada warga miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya,” pesan calon Bupati Blora terpilih pada Pilkada 2020.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membeber data penduduk miskin, saat memimpin rapat koordinasi (rakor) Pemutakhiran Data Kemiskinan (PDK) dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).
Acara yang digelar di ruang pertemuan kantor Bappeda setempat, melibatkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang didampingi Sekda Blora, Komang Gede Irawadi.
Dalam kesempatan itu, Arief Rohman mengajak seluruh anggota TKPKD agar segera menyusun gebrakan, dan terobosan baru untuk membantu warga miskin yang jumlahnya pada akhir 2020 kemarin, naik dari dampak pandemi covid-19.
Zakat ASN
Menurut Arief, gebrakan dan terobosan harus dilakukan untuk membantu warga masih masuk kategori miskin. Hal itu bisa mencontoh suksesnya tim Gertak Trenggalek-Jatim dan Sleman-Yogyakarta.
“Tim pengentasan kemiskinan di Trenggalek dan Sleman itu, program kerjanya diakui secara nasional, mari kita pelajari bersama,” ajak Wabup Blora.
Menurut dia, jangan sampai ada rakyat Blora yang tidak bisa makan. Badan Amil Zakat Nasonal (Baznas) harus lebih dioptimalkan lagi, dan untuk ASN zakatnya terus diupayakan sebesar 2,5 persen.
Dari Baznas dan zakat aparatur sipil negara (ASN) itu, lanjut Arief, nanti untuk membantu bedah rumah, penanganan rakyat miskin yang sakit, dan bantuan modal kerja warga miskin.
Menurut wabup Blora 2016-2021, data menjadi kunci untuk segera diperbaiki dan terus di-update. Penyusunan data kemiskinan berbasis Rukun Tetangga (RT), dimulai dari lingkup sosial paling bawah.
Pendamping dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus ditingkatkan, agar bisa membantu dan mengawal sesuai kriteria yang telah disepakati bersama, lanjut dia.
“Setelah basis data riil terpenuhi, nanti kita bersama-sama menghadap Menteri Sosial, agar data terpadu yang terkoneksi dengan pusat bisa diubah sesuai sasaran,” pungkas Arief Rohman.
Wahono-wied
