JEPARA (SUARABARU.ID) – Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Jepara jangan mencari kambing hitam dan hanya menyalahkan warga tidak taat protokol kesehatan, memakai masker, menghindari kerumunan dan mencuci tangan pakai sabun.
Banyaknya warga yang abai jalankan prokes sebagian besar dikarenakan kegagalan satgas dalam mensosialisasikan budaya baru ini. Apalagi sampai saat ini belum ada divisi khusus yang menangani gerakan 3 M ini. Padahal gerakan ini menjadi salah satu stretegi utama dalam mengurangi penyebaran Covid-19.
Penilaian ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jepara, Pratikno saat diminta tanggapannya terkait dengan peningkatan angka warga Jepara yang terkonfirmasi Covid-19 dalam 2 pekan terakhir ini. “Sulit untuk membangun budaya ini jika masyarakat hanya dijadikan obyek dan diperintah ” tegas Pratikno.
Ia lantas menjelaskan, harusnya warga ditempatkan sebagai subyek atau pelaku. Karena itu perlu dilakukan edukasi secara masif, sistematis dan terstuktur dengan melibatkan tokoh dari berbagai kalangan. Bukan hanya dengan memasang baliho, poster, stiker atau operasi justisi,” ujar Pratikno keras. Menurut Pratikno, pelibatan tokoh lokal ini masih sangat kurang. Mereka seakan-akan hanya diperintah tetapi tidak dilibatkan dalam melakukan gerakan ini.
“Oleh sebab itu pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat ditingkat lokal sangat perlu. Libatkan ulama, para kyai, pendeta, dan bahkan tukang ojek dan ojek online. Juga para penyintas Covid-19. Ajak mereka berdiskusi, berikan pemahaman tentang Covid-19 dan mereka tentu akan paham bagaimana mengedukasi warga,” ujar Pratikno yang juga Ketua DPD Partai Nasdem Jepara.
keteladanan dari para pejabat dan tokoh masyarakat juga sangat penting. Juga pembiasaan menerapkan prokes pada fasilitas umum milik pemerintah. “Sampai saat ini masih banyak aktifitas di fasilitas umum yang abaikan prokes, termasuk dipasar-pasar baik milik pemkab maupun desa,” ujar Pratikno.
Pemberian masker kepada warga yang memiliki mobilitas tinggi seperti bakul di pasar, sopir, tukang ojek, juga perlu dilakukan. Bisa dengan menggunakan dana APBD tetapi juga bisa dengan mengajak perusahaan untuk mengalokasikan dana CSR nya untuk pengadaan masker.
Penanganan Isman
Bantuan logistik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara kepada kepada warga Jepara yang terkonfirmasi Covid-19 dan harus menjalani isolasi mandiri juga dinilai kurang manusiawi. Sebab bantuan tersebut hanya senilai Rp. 109 ribu. Sementara warga yang sakit dan dirawat di rumah sakit mendapatkan biaya penuh dari pemerintah pusat.
“Harapan kami warga yang isman dicukupi kebutuhannya selama isman, makan, vitamin, dan buah-buahan. Dana yang ada masih sangat besar, karena diambilkan dari dana belanja tidak terduga. Jika mereka tidak dicukupi kebutuhannya, pasti mereka keluar untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari,” ujar Pratikno.
Manajemen pengelolaan bantuan menurut Pratikno juga perlu dibenahi sehingga ketika orang mulai menjalani isman, segera diserahkan. Bukan ketika selesai isman seperti yang sekarang terjadi. “Fungsikan satgas kecamatan. Bukan semua diserahkan kepada puskesmas. Biarlah puskesmas berkonsentrasi untuk urusan medis, bukan malah dibebani dengan pengurusan bantuan ke BPBD,” ungkap Pratikno.
Hadepe – ua
