SEMARANG (SUARABARU.ID)– Rencana pemerintah terkait akuisisi PT Pegadaian (Persero) oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Tbk) atau BRI, membuat karyawan Pegadaian di seluruh penjuru Indonesia, mulai resah.
Perwakilan karyawan dalam Serikat Pekerja Pegadaian, dengan tegas menolak rencana Menteri BUMN Erick Thohir ini. Mereka menyatakan, rencana itu sebenarnya adalah “pencaplokan” perusahaan dengan skema holding dan akuisisi, yang akan dilakukan BRI.
Ketua Umum Serikat Pekerja Pegadaian, Ketut Suhardiono mengatakan, karyawan Pegadaian seluruh Indonesia secara terbuka sudah meminta Serikat Pekerja Pegadaian, untuk menolak rencana itu.
BACA JUGA : Rumah Wartawan Porak-poranda Diterjang Puting Beliung
”Penolakan itu tentu setelah melewati kajian dari berbagai aspek. Mulai dari sejarah, sosial, finansial hingga masa depan karyawan,” kata Ketut dalam keterangannya di Semarang, beberapa waktu lalu.
Dari aspek sosial misalnya, Pegadaian mempunyai peranan yang cukup penting, yaitu sebagai stabilisator tingkat bunga di masyarakat, terutama di kota-kota kecil dan pedesaan.
Menurutnya, Pegadaian saat ini menjadi pengaman kebijakan pemerintah untuk mencapai sasaran pemerataan, dan mencegah lembaga keuangan atau pelepas uang di pedesaan atau perkampungan, yang memasang tarif bunga dengan sewenang-wenang.
”Selama ini Pegadaian punya peran sebagai jaring pengaman sosial, yang tetap efektif. Kita mencari laba, namun tanpa mengesampingkan misi sosialnya. Kami tetap melayani lapisan masyarakat bahkan yang paling bawah, yang lembaga lain tidak mau dan tidak bisa menjangkaunya,” tegas Ketut lagi.
Dari aspek ekonomi, selama ini Pegadaian masuk dalam 10 Besar BUMN penyumbang deviden terbesar. Di tahun 2019, membukukan laba bersih setelah pajak lebih dari Rp 3 triliun.
Perusahaan Induk
”Pegadaian merupakan perusahaan yang terus tumbuh dengan kenaikan pencapaian laba bersih selama lima tahun terakhir, sebesar rata-rata 12,5 persen. Di tengah kondisi ekonomi global dan Nasional yang melemah, Pegadaian masih mampu membukukan kinerja pembiayaan, dan laba yang positif,” ungkapnya.
Ditambahkan dia, Pegadaian adalah salah satu dari sedikit BUMN yang memiliki kinerja sangat sehat. Sehingga sangat layak diposisikan sebagai perusahaan mandiri, atau apabila di-merger atau di-holding, maka Pegadaian harus sebagai perusahaan induk,” lanjutnya.
Ketut menegaskan, pernyataan sikap DPP Serikat Pekerja Pegadaian itu bukanlah pembangkangan terhadap kebijakan Pemerintah. Namun sebagai perwakilan karyawan Pegadaian se-indonesia, pihaknya ingin Pemerintah memberikan keadilan bagi seluruh pegawai Pegadaian.
Terpisah, pengamat BUMN Teguh Widodo menyampaikan, Pegadaian yang berdiri sejak 1901 silam, punya sejarah yang panjang hingga berkembang pesat seperti saat ini.
Dikatakan dia, melakukan privatisasi, akuisisi, merger atau yang sejenisnya dan mengubah fokus bidang usaha dari tujuan semula, akan berakibat negara dapat kehilangan salah satu dari sedikit BUMN yang memiliki sejarah panjang, dan menyandang status sebagai perusahaan warisan sejarah (heritage company).
Paling Sehat
”Apabila Pegadaian di-holding, atau diakuisisi, atau di-merger, atau bentuk privatisasi lainnya, akankah masih bisa melayani rakyat kecil? Bisakah memberikan kredit ke simbok-simbok yang datang ke Pegadaian membawa barang jaminan, seperti kain untuk dapat sekadar membeli beras?” ujarnya.
Dijelaskan Teguh, merger atau holding atau akuisisi harus memperhatikan banyak aspek termasuk azas keadilan. ”Di antara BRI, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero dan Pegadaian, jelas Pegadaian yang paling sehat. Lalu kenapa justru Pegadaian yang akan dijadilan anak perusahaan BRI?,” tanyanya.
Sebelumnya, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk, membenarkan pihaknya memiliki sejumlah agenda penting di tahun 2021. Salah satunya, bank plat merah itu, akan mengakuisisi PT Pegadaian Persero dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero.
Direktur Utama BRI, Sunarso, seperti dikutip dari berbagai sumber, memberi sinyal, pihaknya telah mengagendakan aksi korporasi besar, berkaitan dengan pengembangan bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terutama di sektor ultra mikro.
Dia menyebut, pihaknya mengincar porsi pembiayaan UMKM naik ke 85 persen. Menurut Sunarso, segmen unbankable banyak yang belum digarap oleh BRI. Segmen ini termasuk productive poor, yang diyakini memiliki pangsa pasar yang sangat besar, namun hanya sedikit bank yang berani menggarapnya.
Untuk diketahui, selama ini segmen itu digarap perusahaan pembiayaan nonbank BUMN, yaitu Pegadaian dan PNM.
Riyan
