WONOSOBO (SUARABARU.ID) -Diskusi terbatas yang diinisiasi bersama GMPK, KADIN, HIPMI dan Jayanusa Wonosobo di Ruang Banggar DPRD, setempat, Minggu (6/12), diikuti 29 peserta dari berbagai kalangan, berlangsung gayeng dan cukup menarik.
Peserta diskusi yakni pelaku ekonomi dari perwakilan Paguyuban Pedagang Pasar Induk Wonosobo (PPIW) dan Paguyuban Pedagang Mingguan Alun-alun Wonosobo(PPMAW), BEM Unsiq, organisasi kemahasiswaan, pegiat lingkungan, pertanian dan pariwisata.
Ketua GMPK Wonosobo, Idham Cholid mengatakan setelah disampaikan paparan oleh narasumber dan dialog dengan peserta, dicapai hasil kesepakatan. Pertama, pemberdayaan ekonomi rakyat perlu segera dirumuskan kebijakan strategis daerah yang berkaitan dengan pertanian, pariwisata dan perdagangan terutama UMKM dan PKL.
“Dalam hal ini perlu meninjau ulang Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai, sebagai landasan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi tersebut,” ujarnya.
Kedua, tambahnya, perlu arah kebijakan yang jelas dan tegas bahwa BUMD dan BUMDeS harus dimaksimalkan untuk pemberdayaan potensi lokal terutama pertanian dan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.
“Dalam hal ini, kebijakan-kebijakan daerah harus memprioritaskan produk lokal. Sehingga pelaku ekonomi dan UMKM di daerah bisa cepat bangkit, maju dan berkembang,” tutur pria yang juga jadi Ketua Umum Jayanusa itu.
Dibentuk Kaukus
Ketiga, lanjut Idham, penyelesaian pembangunan Pasar Induk dan penempatan para pedagang yang selama ini tanpa melalui proses diskusi dengan para pedagang berpotensi menimbulkan persoalan ke depan.
“Maka perlu rumusan bersama dari berbagai pihak untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang akan timbul.
Di masa mendatang, proses apapun haruslah melibatkan masyarakat yang terkait langsung dengan persoalan tersebut,” sebutnya.
Keempat, menurut Idham, pemberdayaan PKL, termasuk pedagang mingguan, pada prinsipnya mereka siap dan selalu bersedia untuk dibina. Keseriusan Pemkab Wonosobo yang harus dikedepankan. Berani mengambil kebijakan dalam menangani persoalan dengan solusi yang jelas dan tepat.
“Wacana penyediaan Pasar Wisata harus dirumuskan segera. Namun demikian, penempatan pedagang mingguan di Jl Tirta Aji dan Jl Soekarno Hatta bisa menjadi solusi sementara,” ujarnya.
Kelima, katanya, guna menindaklanjuti berbagai persoalan yang timbul dan melakukan langkah-langkah lebih lanjut, akan dibentuk Forum Koordinasi yaitu Kaukus Pemberdayaan Ekonomi, terutama terdiri dari para peserta yang hadir dalam diskusi terbatas ini.
Bertindak sebagia narasumber yakni Ika Sulistya Putra DW (Komisi B DPRD), M Elfan Kaukab, (FE Unsiq), Aminuddin Khudlori, (Jayanusa), Bambang Larasnyoto (Kadin), Choirul Anwar (HIPMI) dan Fathul Qorib (GMPK).
Muharno Zarka
