SLAWI (SUARABARU.ID) – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tegal tahun 2021 mendapat pertanyaan serius dari enam fraksi di DPRD Kabupaten Tegal. Pertanyaan itu mencuat saat DPRD menggelar Rapat Paripurna dengan tema penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Kabupaten Tegal tentang RAPBD Kabupaten Tegal tahun 2021 dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemkab Tegal serta Retribusi Daerah, di Gedung DPRD setempat, awal pekan lalu.
Ketua Fraksi PKB, Noviatul Faroh, dalam pandangan umumnya menyampaikan terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, apakah PAD sebesar Rp 431.361.606.000 sudah diperhitungkan dengan matang. Sebab kondisi ekonomi rakyat saat ini sedang melemah akibat Covid-19. Pihaknya juga mempertanyakan rincian belanja operasional sebesar Rp 1.906.284.459.800. Dia menganggap, anggaran itu terlalu besar. Mestinya semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berhemat anggaran.
“Untuk belanja modal sebesar Rp 387.600.307.200 mestinya untuk menyerap tenaga kerja atau padat karya. Tujuannya untuk mengurangi pengangguran,” sarannya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Nursidik juga menyarankan pemerintah daerah supaya lebih efisien dalam pembelanjaan keuangan daerah. Pemkab Tegal harus fokus pada kualitas layanan publik dan kinerja aparatur, penataan infrastruktur serta transparansi pengelolaan keuangan.
“Prinsipnya, pengelolaan APBD harus direncanakan yang matang, terarah, proporsional, objektif dan transparan. Anggaran harus diprioritaskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” sarannya.
Ketua Fraksi Gerindra, Ninik Budiarti, dalam pandangan umumnya mengatakan hal senada. Menurutnya, di masa pandemi, banyak tenaga kerja yang di PHK. Untuk itu, Pemkab harus menggelar pelatihan, seperti menjahit.
“Peran BLK (balai latihan kerja) juga harus dioptimalkan. Pemkab harus kreatif dan cerdas dalam mengelola sumber pendapatan,” sarannya.
Sementara untuk Fraksi Golkar hanya menanyakan program vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS. “Apakah program itu sudah dianggarkan,” kata Ketua Fraksi Golkar, Nuridin.
Ketua Fraksi PPP Nurani Rakyat, Naufal Sholeh meminta agar Pemkab Tegal mengalokasikan anggaran untuk pencegahan maupun penanganan Covid-19. Sebab, tidak ada yang tahu pandemi akan berakhir kapan.
“Tapi, pembangunan juga harus tetap berjalan,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat Sejahtera (Desa), Arip Budiono, dalam pandangan umumnya, menyatakan, pemerintah daerah harus memprioritaskan pembangunan daerah. Melakukan efisiensi dan efektivitas pada belanja program pelayanan administrasi perkantoran.
“Intinya harus serius dalam pengembangan industri kreatif. Libatkan generasi milenial untuk mempercepat laju saing dan pengembangan,” imbuhnya.
Nur Muktiadi
