WONOSOBO(SUARABARU.ID)-KPU Wonosobo dalam waktu dekat ini bakal menggelar rapid test untuk seluruh anggota KPPS yang akan bertugas dalam pemungutan suara Pilkada 9 Desember 2020 mendatang.
Dana yang dibutuhkan untuk biaya rapid tes pun tidak sedikit. Setidaknya, KPU harus merogoh kocek hingga Rp 2,4 miliar hanya untuk satu kali rapid test saja.
“Rapid test bagi KPPS akan dilakukan pada tanggal 8 November 2020 nanti. Rapid test ini akan digelar secara serentak di seluruh wilayah Wonosobo,” terang Ketua KPU Asma’ Khozin, kepada SUARABARU.ID, Rabu (21/10).
Pihaknya menjelaskan jika angka sebesar itu bakal digunakan kepada seluruh anggota KPPS, Panitia Pemungutan Suara (PPS) , Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Sekretariat. Jumlah petugas yang akan dirapid test mencapai 19.260 orang.
“Anggaran yang akan digunakan merupakan bantuan dari APBN melalui KPU Pusat. Jadi dananya dari pusat, bukan dari APBN Wonosobo. Dana APBD digunakan untuk operasional dan honor penyelenggara Pilkada,” tambah mantan Ketua PC Ansor Wonosobo itu.
Lantik KPPS
Asma’ menyebut meskipun kelak ada KPPS yang dinyatakan reaktif pasca rapid test dilaksanakan itu tak perlu khawatir. Mereka tetap akan melanjutkan menjadi petugas di lapangan sampai diputuskan dinyatakan positif atau tidak.
“Aturan terbaru menyebutkan soal itu. Jika KPPS reaktif tidak akan dikeluarkan dari keanggotaan. Tidak seperti saat rapid test pada anggota coklit daftar pemilih sementara (DPS) seperti dulu,” katanya.
Menurutnya setelah rapid test dilaksanakan, tahapan selanjutnya dari KPU akan segera melantik anggota KPPS pada tanggal 23 November 2020. Dengan tugas kerja yang akan dijalani selama satu bulan penuh.
“Masa tugas KPPS mulai dari 23 November 2020 sampai 24 Desember 2020 mendatang. Mudah-mudahan semua anggota KPPS yang dirapid test hasilnya non reaktif semua,” pungkasnya.
Muharno Zarka-Wahyu
