BLORA (SUARABARU.ID) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, saat ini sudah menentukan dan memetakan tempat pemungutan suara (TPS) tersebar di 295 desa/kelurahan dan TPS khusus Pilkada 2020 sebanyak 2.198 titik.
Selain TPS, KPU juga mulai menyiapkan rekrutmen lembaga adhoc Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 15.386 orang untuk bertugas di 2.198 TPS dengan masa kerja 24 November sampai 23 Desember 2020.
“Nantinya jumlah TPS 2.198, satu TPS dengan tujuh petugas KPPS atau totalnya 15.386 orang,” jelas Ketua KPU setempat, M. Khamdun, saat media gathering dengan wartawan anggota PWI Kabupaten Blora, Senin (5/10/2020).
Selain Mohammad Khamdum, hadir juga di sekretariat Persatuan Wartawan Indoenesi kompoleks GOR Mustika Blora, Achmad Husain, Moh. Syaiful Amri, Nailina Paramita Najati (anggota) dan Sekretaris KPU Edy Purwantoro.
Khamdun menambahkan, sebelum KPPS dilantik dan bekerja, mereka (15.386 orang, Red) wajib menjalani tes kesehatan dengan program rapid-test oleh tim medis Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Gugus Tugas Covid-19.
“Sementara ini program dari KPU pusat tes kesehatan KPPS berupa Rapid-Test, tapi bisa juga nanti berupa Swab-Test, ini kami masih menunggu,” tambah Ketua KPU Blora.
Rapid-Test KPPS
Jika KPU pusat nantinya memutuskan KPPS pemeriksaannya dengan Rapid-Test (test diagnotik cepat), lanjut Khamdun, bagi petugas KPPS yang terdata reaktif akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lab-Swab-Test.
Ditambahkan Ketua KPU Kabupaten Blora, Swab-Tets tersebut dibutuhkan untuk melihat seseorang itu benar-benar positif virus corona atau tidak, sehingga KPU bisa memutuskan petugas itu memenuhi syarat masuk di KPPS.
Jika ada calon anggota KPPS ternyata positif virus corona, nanti segera diganti petugas baru, namun bila sudah bekerja lebih dari 10 hari, petugas KPPS yang terpapar Covid-19 tidak diisi lagi petugas baru.
“Nanti petugas TPS yang tidak genap tujuh orang, bisa diampu (didukung) petugas dari KPPS di TPS terdekat,” jelas Khamdum.
Sementara itu Sekretaris KPU setempat, Edy Purwantoro, menjelaskan bahwa saat ini telah mendapat transfer dari KPU pusat untuk dana protokol kesehatan (prokes) sebesar Rp 21 miliar.
“Dana protokol kesehatan dari KPU pusat untuk Blora sebesar Rp 21 miliar, karena itu pelaksanaan Pilkada harus benar-benar dengan prokes yang ketat,” tambah Edy Purwantoro.
Sebelumnya KPU telah merekrut lembaga adhoc sebanyak 80 anggota Penitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 16 Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 885 orang untuk bekerja di 295 desa/kelurahan se-Blora.
Wahono-Wahyu
