MAGELANG (SUARABARU.ID) – Anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Magelang Fajar Fatony menginginkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan atau yang disingkat LPP APBD 2019 Kabupaten Magelang perlu dievaluasi. Itu agar jelas dana yang digunakan pada program kerja apa saja.
Menurut dia format antara LPP tidak sama dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau RKPD. Itu menyulitkan anggota legislatif untuk melakukan evaluasi dan mengkritisi atas program yang sudah dilaksanakan.
Hal itu dia sampaikan saat rapat gabungan antara Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, hari ini. Menurut dia anggota Dewan hanya diberi pelaporan realisasi dana atau angka-angka saja. Tanpa diberi kejelasan sejauh mana realisasi anggaran tersebut memberikan efek pada pemenuhan indikator kinerja yang sudah dicanangkan dalam RKPD.
Sejatinya angka-angka dalam LPP yang dilaporkan adalah kewenangan BPK untuk mengaudit, bukan DPRD. Dalam LKPJ, data outcome biasanya hanya tertulis “100%” tanpa adanya penjabaran dari mana angka tersebut diperoleh.
“Dalam menilai kinerja Bupati/Pemda, harapannya adalah tidak terjebak pada penilaian angka-angka anggaran saja, tetapi juga ukuran sejauh mana program yang dicanangkan itu memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Di situlah peran anggota legislatif sebagai wakil rakyat sesungguhnya,” ujar Fajar Fatony selaku anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang dari fraksi PKS.
Terkait hal itu Fraksi PKS minta Bupati lebih serius.
Eko Priyono
