KUDUS (SUARABARU.ID) – Audiensi antara guru tidak tetap (GTT), K2 dan penjaga sekolah dengan Plt Bupati Kudus HM Hartopo berlangsung di Pringgitan Pendopo Kudus Kamis (18/06) untuk membahas tentang kesejahteraan dan nasib tenaga pendidik non ASN itu.
Mereka mengharap Pemerintah kabupaten Kudus memberikan support dalam upaya mendapatkan pengakuan dan hak-haknya ditingkat pusat.
Hal tersebut disampaikan oleh Susanto koordinator GTT Kudus kepada Plt Bupati ditengah berlangsungnya kegiatan.
“Maksud dan tujuan kedatangan kami untuk mengharapkan dukungan dari bapak Plt Bupati Kudus dalam upaya mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat akan status kami, mengingat kami membutuhkan kesejahteraan yang layak”, ungkapnya.
Pernyataan itu pun langsung ditanggapi oleh Plt Bupati Kudus HM Hartopo, Pihaknya akan mengupayakan secara optimal untuk mendukung perjuangan guru non ASN agar mendapat pengakuan ditingkat pusat.
“Pemerintah Kabupaten Kudus akan mendukung penuh langkah-langkah yang akan dilakukan para tenaga pengajar non ASN dalam upaya mendapatkan pengakuan status dari pemerintah pusat, semoga upayanya mendapat kelancaran dan keberhasilan”, ucapnya.
HM Hartopo juga akan menerapkan kebijakan dari daerah lain yang dijadikan acuan untuk mendukung penetapan status tenaga pengajar non ASN Dimata pemerintah pusat.
“Silahkan panjenengan melakukan studi banding ke daerah lain, jika ada kebijakan disana yang telah berjalan untuk mendukung status tenaga pengajar non ASN, maka kami akan kaji dan hasilnya akan kami terapkan di Pemerintah kabupaten Kudus” jelasnya.
Tunjangan Kesejahteraan
Sementara itu, Jayadi perwakilan komunitas penjaga sekolah juga mengharapkan agar nasibnya juga dipikirkan oleh pemerintah kabupaten Kudus seperti halnya tenaga pengajar non ASN, dirinya mengharap akan tunjangan kesejahteraan seperti yang didapatkan oleh tenaga pengajar non ASN yang mendapatkan program dari tunjangan kesejahteraan guru swasta (TKGS).
“Kami selaku perwakilan penjaga sekolah juga mengharapkan perhatian dari pemerintah kabupaten Kudus agar dapat dibantu mendapatkan kesejahteraan layaknya para guru non ASN yang mendapatkan tunjangan dari program TKGS”, harapnya.
Hartopo pun menjelaskan bahwa program TKGS telah dianggarkan untuk guru swasta.
“Keberadaan APBD kita sudah sangat transparan. Jika pendapatan asli daerah (PAD) kita bisa bertambah dari sektor investasi, nantinya akan menambah kuota TKGS dan penjaga sekolah. Namun dalam kondisi saat ini, karena terjadinya refocusing atau pengurangan anggaran maka blm bisa, mungkin tahun depan dapat kita anggarkan selepas situasi pandemi yang kita hadapi saat ini”
Tm-Ab
