KUDUS (SUARABARU.ID) – DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus mendesak Plt Bupati Kudus HM Hartopo memberi perhatian khusus kepada pondok pesantren hadapi tananan new normal. Desakan tersebut mengingat PKB merupakan partai pengusung yang menjadikan Hartopo di Pilkada 2018 silam.
“Sebagai partai pengusung di Pilkada lalu, DPC PKB Kudus secara khusus meminta Plt Bupati bisa memperhatikan pesantren terutama saat pemberlakuan new normal,”kata Ketua DPC PKB Kudus, Ilwani, Jumat (29/5).
Dikatakan Ilwani, pihaknya berharap Hartopo bisa merealisasikan permintaan ini. Sebab, bagaimanapun juga Hartopo dianggap sebagai kader PKB yang memegang tampuk kekuasaan.
Menurut Ilwani, di Kudus terdapat 1.300 lebih pesantren yang tersebar di semua wilayah. Rencananya, pesantren tersebut akan kembali membuka pembelajaran di bulan Syawal ini.
Para santri tak hanya warga Kabupaten Kudus saja. Banyak santri yang berasal dari luar daerah. Selain di Ponpes, sebagian santri juga bersekolah di sekolah formal. ”Plt Bupati Kudus perlu serius memberi perhatian kepada ponpes di Kudus untuk menghadapi kondisi normal baru.Terlebih ponpes menjadi ”tempat belajar” santri dari berbagai daerah,” tandasnya.
Ilwani menambahkan, saranaparasarana untuk menunjang protokol kesehatan di Ponpes perlu dipersiapkan secara serius. Jangan sampai ponpes justru menjadi kluster baru penyebaran Covid-19, karena interaksi santri yang berasal dari berbagai daerah.
”Pemkab Kudus harus hadir membantu Ponpes menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang protokol kesehatan. Apalagi anggaran TT (tak terduga) untuk Covid-19 mencapai Rp 150 miliar lebih, yang terserap masih sangat minim,” katanya.
Pakai Dana TT
Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi PKB DPRD Kudus Ali Ikhsan. Menurut dia, wajar jika Ponpes perlu mendapat perhatian khusus.
“Pemkab harus memfasilitasi rapid tes bagi semua santri yang akan masuk pesantren. Begitu juga dengan sarana karantina, hingga solusi bagi santri agar bisa tetap menerapkan physical distancing. Sebab, banyak pondok yang jumlah santri di satu kamar cukup banyak,”tandasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Eko Djumartono mengatakan sangat memungkinkan digunakannya anggaran TTCovid-19 untuk menyiapkan ponpes menyambut pelaksanaan new normal.
“Silahkan saja, dana TT yang sudah ada dan bisa dimanfaatkan untuk fasilitasi pesantren. Tapi yang jelas harus tetap memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku,”tukasnya.
Tm-Ab
