KUDUS (SUARABARU.ID) – Proses pendataan penerima BLT Dana Desa Getasrabi, Kecamatan Gebog, menuai gejolak. Warga dan pengurus RT/RW protes karena banyak orang yang dinilai layak mendapatkan BLT Dana Desa yang besarnya Rp 600 ribu per bulan, ternyata tidak terdaftar dalam data penerima.
Salah satu protes tersebut diantaranya dilakukan warga RW 5 desa setempat. Di RW tersebut, ada puluhan warga yang sangat terdampak pandemic Covid-19 yang telah diusulkan pengurus RW, namun akhirnya dicoret oleh pemerintah desa dari daftar penerima.
Achmad Fatkhul Aziz, warga setempat mengungkapkan, protes tersebut sudah dilayangkan warga bersama pengurus. Menurutnya, di RW nya,ada sekitar 50 orang lebih warga yang diusulkan menerima BLT Dana Desa.
“Mereka rata-rata adalah kuli dan tukang batu yang pulang dari perantauan dan menganggur akibat adanya pandemi. Mereka saat ini benar-benar menganggur,”kata Aziz, Rabu (13/5).
Namun, saat nama-nama tersebut diajukan ke desa, ternyata banyak yang dicoret. Dan akhirnya, dari sekitar 50 lebih nama yang diusulkan, di RW 5 hanya ada 16 orang yang disetujui sebagai penerima BLT Dana Desa.
“Padahal, jumlah dana desa di Getasrabi yang dialokasikan untuk BLT, masih jauh dari ketentuan sebesar 35 persen. Kami menduga, Kades sengaja tidak mau mengalokasikan Dana Desanya untuk Covid karena memilih agar proyek desa bisa tetap jalan,”katanya.
Anggaran Terbatas
Terpisah, Kepala Desa Getasrabi, H Badrus saat dikonfirmasi mengungkapkan penetapan daftar penerima BLD Dana Desa di wilayahnya sudah dilaksanakan melalui Musyawarah Desa beberapa waktu lalu. Dan kebetulan perwakilan RW 5, memilih walk out dalam kesempatan tersebut.
“Pengurus RT nya ada yang tidak hadir, sementara pengurus RW nya walk out,”kata Badrus.
Dikatakan Badrus, jumlah usulan penerima yang diajukan pengurus RW memang banyak yang tidak disetujui karena keterbatasan anggaran yang ada. Selain itu, juga ada pertimbangan kondisi ekonomi warga yang bersangkutan berdasarkan verifikasi yang dilakukan.
“Jadi, saat kami menetapkan data penerima, kami juga verifikasi ke pengurus RT dan RW yang bersangkutan terkait kondisi riil di lapangan. Bahkan, itu tidak cukup karena kami juga minta pertimbangan dari pendamping dana desa juga,”tandasnya.
Khusus di RW 5, kata Badrus, daftar warga yang dicoret dari data penerima, secara kondisi ekonomi masih dirasa setara dengan warga lain yang tidak mendapatkan bantuan. Sehingga, atas berbagai pertimbangan, jumlah usulan yang diajukan pun dirasionalisasi.
“Kami sengaja menghemat anggaran desa dan tidak membelanjakan kuota 35 persen yang sudah ditentukan karena kami menilai pandemi bisa lama terjadi. Jadi, bukan persoalan eman dan khawatir proyek desa tidak jalan,”ujarnya.
Namun demikian, kata Badrus, pemerintah desa tetap akan menjamin warganya tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jika ada warga selain penerima BLT dana desa, yang kelaparan karena tidak punya pnghasilan, pemerintah desa siap mencukupi kebutuhan dengan bantuan beras.
“Kami sudah mengalokasikan anggaran Rp 50 juta untuk beras. Jadi, siapapun warga yang butuh karena tidak bisa makan, silahkan datang ke desa,”ujarnya.
Tm-Ab
