JEPARA (SUARABARU.ID) – Penggalangan dana oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dari para pengusaha untuk meengantsipasi merebaknya virus corona belum diperklukan, mengingat telah ada alokasi dana yang tersedia dalam APBD Jepara, baik melalui Pos Tak Tersangka, BOK maupun DID.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sekda Jepara Edy Sujatmiko yang juga menjadi Komandan Satgas Penanggulangan Virus Corona di Jepara.
Namun fihaknya mempersilahkan jika ada dunia usaha yang melakukan gerakan kemanusiaan dan ambil bagian dalam antisipasi penyebaran virus corona.
Utamanya terkait dengan pembatasan kontak langsung, bepergian ke tempat umum, hingga perilaku hidup sehat seperti menjaga kesehatan tubuh, ketercukupan gizi dan olah raga dilingkungannya masing-masing.
Terkait dengan kelangkaan masker, hand sanitezer dan disinfektan dipasar diungkapkan, saat ini Pemerintah Kabupaten telah memesan langung ke pabrik.
“Harapanya satu minggu kedepan barang-barang ini dapat didistribusikan ke apotik yang ada di Jepara dengan harga yang wajar,” ujar Edy Sujatmiko.
Namun terkait dengan kebersihan ini, mencuci tangan dengan sabun dan alkohol dalam jumlah dan waktu tertentu cukup efektif untuk menghantisipasi penularan virus corana melalui kontak langsung.
Sementara untuk kondisi pasien yang sedang dirawat di RSUD RA Kartini fihaknya memastikan di Jepara belum ada yang dinyatakan positif terpapar covid-19. “Memang ada beberapa pasien dalam status Orang
Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang jumlahnya sejak Februari sampai saat ini 9 orang. Inipun beberapa sudah dinyatakan negatif dan diijinkan pulang dengan rawat jalan.
Sedangkan informasi lebih lengkap, akan disampaikan oleh Kepala DKK Kabupaten Jepara, Mudrikatun,” ujar Edy Sujatmiko.
Sedangkan terkait dengan kerja dirumah sebagian besar ASN di Jepara, pengawasan langsung akan dilakukan oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.
“ Jika diketahui tidak bisa dihubungi sehingga tidak bisa melaksanakan tugas, maka tunjangan kinerjanya akan dikurangi,” ungkap Sekda Jepara.
Apalagi saat ini di lingkungan Pemkab Jepara sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPK . “ Dengan demikian seluruh ASN yang terkait dengan admnistrasi pembangunan harus selalu siap diperiksa,” ujarnya.
Hadi Priyanto
