BLORA (SUARABARU.ID) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, mulai Senin (23/3/2020), akan meliburkan ribuan pegawai negeri sipil (PNS/ASN) dengan mengganti model kerja sistem work from home (bekerja dari rumah).
Hanya saja, kententuan itu tidak berlaku untuk para jabatan pimpinan tinggi (JPT) atau pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), dan kepala kantor Kesbangpol, camat, dan kepala bagian di lingkutngan sekretariat daerah (Setda).
Demikian juga sekretaris inspektorat, dinas, badan, camat, pejawat pengawas seperti lurah, sekretaris lurah, kepala tata usaha kantor Kesbangpol, dan kepala unit pelaksana teknis, tetap wajib masuk kerja setiap hari.
“Kalau saya tetap masuk tiap hari, termasuk para JPT, pejabat administrator serta pejabat pengawas,” jelas Sekretaris Daerah (Sekda) Blora, Komang Gede Irawadi.
Dijelaskan Komang, untuk tehnis work from home diserahkan kepada kepala OPD masing-masing, berlaku mulai Senin (23/3/2020) sampai Selasa (31/3/2020), dengan menerapkan absensi manual.
“Finger print online PNS/ASN di-off, diganti sistem absen manual,” jelas Sekda Blora, Komang Gede Irawadi.
Kebijakan work from home PNS Pemkab Blora, lanjutnya, berdasar surat edaran (SE) Bupati Blora, Djoko Nugroho, dengan nomor 800/1079/2020, tertanggal 20 Maret 2020.
Gelar Rakor Kedua
Tujuan dari SE tersebut, antara lain untuk pedoman bagi pejabat di lingkungan Pemkab Blora, sebagai upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang cenderung semakin meluas (WHO : Covid-19 pandemik global).
Terpisah pejabat pelaksan tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Heru Eko Wiyono, menambahkan PNS atau aparatur sipil negara (ASN) di Blora totalnya mencapai 7.576 orang, dan non-PNS ada 5.000-an orang.
Terkait libur PNS dengan mengganti program kerja dari rumah, komposisinya diserahkan masing-masing OPD sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), yang mana pengendaliannya lewat jadwal masuk kerja.
Sebelumnya, untuk kali kedua Bupati Blora, H. Djoko Nugroho, memimpin rapat kerja (rakor) antisipasi Covid-19 yang digelar di ruang pertemuan Setda, Rabu (18/3/2020).
Rakor ini dilaksanakan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak turunan pandemik Covid-19, dimana roda perekonomian masyarakat dikhawtirkan dapat terganggu.
Dalam rakor itu, Bupati didampingi Kapolres AKBP Ferry Irawan, Dandim Letkol (Inf) Ali Mahmudi, dan Sekda Blora Komang Gede Irawadi, dihadiri seluruh kepala OPD terkait, perbankan serta BUMN dan BUMD.
Pabrik Gula Blora
Dalam rakor antisipasi Covid-19, juga membahas tentang persiapan Ramadhan untuk menjamin tetap berjalannya sektor perekonomian masyarakat, jangan sampai terjadi penimbunan sembako dan elpiji
Untuk menjaga ketersediaan gula, Pabrik Gula (PG) Blora milik PT Gendhis Multi Manis Bulog (PT GMM-Bulog) harus memulai proses giling sebelum Ramadhan.
Seluruh camat untuk mendata warganya yang miskin, dan belum terdaftar di basis data terbadu (BDT), dan melaporkannya kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan anak (Dinsos P3A) Blora agar mendapatkan bantuan.
Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan untuk melakukan koordinasi dengan PO bus, agar semua bus tujuan rutenya Blora menurunkan penumpang di terminal bus, tidak menurunkan penumpang di tepi jalan untuk dicek kesehatan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes), melakukan penyemprotan disinfektan di ruang-ruang publik, dan lokasi lainnya.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik daerah (BUMD), dianjurkan berpartisipasi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemik Covid-19.
“Masyarakat Blora agar waspada, jangan panik, dan jangan apatis bahaya pandemik Covid-19,” pesan Bupati Blora.
Wahono/mm
