SEMARANG (SUARABARU.ID) – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar memunculkan ide baru untuk mempercepat pembangunan desa. Bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Abdul Halim menginginkan agar skripsi tidak hanya menjadi satu-satunya syarat kelulusan, namun bisa diganti dengan pengabdian di desa-desa tertinggal.
Ide tersebut disampaikan Abdul Halim saat menghadiri acara Rapat Kerja Percepatan Penyaluran Dana Desa di Holy Stadium, Grand Marina Bay Semarang, Selasa (18/2/2020). Menurut dia, usulan itu sudah disampaikan kepada Kemendikbud dan disambut baik karena sejalan dengan program Kampus Merdeka yang dicanangkan Kemendikbud.
“Saya mengusulkan agar mahasiswa tidak hanya membuat skripsi sebagai persyaratan meraih predikat sarjana, gantinya skripsi, mahasiswa bisa mengabdi di desa untuk aplikasi ilmunya dan membantu desa semakin cepat berkembang,” katanya.
Usulan itu lanjut dia sudah ditindaklanjuti oleh Kemendikbud. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengumpulkan para rektor perguruan tinggi untuk merealisasikan program ini.
“Jadi nanti para kepala desa, bisa memanfaatkan program ini. Mahasiswa yang datang, bisa diajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah desa dan menyusun program-program pembangunan di desa,” tegasnya.
Ide tersebut disambut antusias oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Menurut dia, ide tersebut usulan yang sangat bagus, agar pembangunan di desa semakin cepat.
“Ini ide yang sangat bagus. Saya mendukung penuh ide ini karena desa memang butuh kaum-kaum cendekiawan untuk maju,” kata Ganjar.
Berbagai persoalan desa lanjut Ganjar bisa dikoordinasikan dengan sumber daya perguruan tinggi. Apabila seluruh desa dapat didampingi rutin dan berkelanjutan, maka semua pasti akan lebih mudah.
“Karena pasti berbasis risset, persoalan terumuskan dengan baik, perencanaan pembangunan baik dan berkelanjutan. Ini ide bagus, mahasiswa tidak hanya wajib membuat skripsi, namun pengabdian di desa itu bisa menjadi tugas akhir yang kongkret,” terangnya.
Di Jawa Tengah lanjut dia, potensi sumber daya pendidikan tinggi sangat besar. Beberapa perguruan tinggi sudah banyak berkecimpung dalam pembangunan di desa.
“Ada yang menggarap desa wisata, desa tangguh bencana dan lainnya. Dengan program ini, maka pendampingan masyarakat desa akan semakin sempurna,” tutupnya.
Dalam acara Rakor Percepatan Penyaluran Dana Desa tersebut juga dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto, Direktur Pertamina, Nicke Widyawati dan jajaran tamu penting lainnya. Seluruh kepala desa, camat, bupati/wali kota juga hadir dalam acara tersebut.
Hery Priyono-Wahyu
