SEMARANG (SUARABARU.ID)– Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, sangat mengapresiasi penganugerahan Doktor Honoris Causa kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani oleh Universitas Diponegoro, Semarang, Jumat (14/2/2020). Menurut Ganjar, kiprah cucu Bung Karno dalam mengejawantahkan kebudayaan sangat besar, terutama ketika menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Doktor (HC) Puan Maharani merupakan Doktor Honoris Causa ke-13 Undip sejak berdiri 63 tahun silam, yang memiliki konsen di bidang Kebudayaan dan Kebijakan Pembangunan Manusia. Ganjar menyebut, penganugerahan ini mencakup dua sektor, yakni kebudayaan dan politik.
BACA JUGA: Pertumbuhan Ekonomi Jateng Selalu Tertinggi Nasional
”Ini menarik. Yang pertama adalah pemberian gelar Doktor Honoris Causa ini dari dua keilmuan, satu politik dan satu budaya,” kata Ganjar, usai Rapat Senat Terbuka Pengukuhan Gelar di Auditorium Prof Soedharto.
Dalam penganugerahan itu, Dr (HC) Puan Maharani menyampaikan pidato ilmiah 45 halaman, yang berjudul Kebudayaan Sebagai Landasan untuk Membangun Manusia Indonesia Berpancasila Menuju Era Masyarakat 5.0. Dikatakan Ganjar, pidato itu sebagai implementasi salah satu poin Trisakti Bung Karno, Berkepribadian Dibidang Kebudayaan.
”Pidato yang disampaikan Mbak Puan tadi menarik. Bagaimana mengembalikan persoalan-persoalan di Bangsa ini diselesaikan dengan cara kebudayaan,” katanya.
Kontribusi
Diungkapkan Ganjar, selama Mbak Puan menjabat Menko PMK, banyak sekali kerjaan-kerjaan teknokratis, dimana pendekatan kebudayaan dijadikan sebagai satu cara untuk menyelesaikan persoalan. Termasuk di sektor hulu, yaitu di bidang pendidikan termasuk dalam relasi politik. ”Mudah-mudahan tradisi ilmiah ini dikembangkan menjadi sebuah kebijakan publik,” imbuh Ganjar.
Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan bidang Kebudayaan dan Kebijakan Pembangunan Nasional ini, semula diusulkan oleh DPP Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Ilmu Budaya (FIB).
Puan Maharani dinilai telah terbukti berkontribusi signifikan terhadap kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa, negara serta umat manusia. Kontribusi itu dinilai terlihat dalam kedudukannya yang pernah menjabat Menko PMK, pada pemerintahan Jokowi-JK.
Puan dianggap berperan dalam kebijakan penyusunan beberapa produk hukum, seperti UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Indonesia, juga produk hukum Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial.
Hery Priyono-Riyan
