SEMARANG (SUARABARU.ID) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng PT Gojek untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan aduan mereka seputar pelayanan publik di Jawa Tengah.
Nantinya, diharapkan sambil menumpang di armada Gojek, masyarakat dapat melaporkan keluhannya melalui kanal aduan offline yang tersedia.
Kerjasama ini merupakan tindaklanjut kedatangan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo ke kantor pusat Gojek, beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu Ganjar mengundang Gojek terlibat pada program Pemprov Jateng, terutama yang berhubungan dengan digital.
Kolaborasi ini kemudian dikukuhkan dalam nota kesepahaman layanan aduan terintegrasi Penggunaan Ekonomi Digital dalam Pembangunan Jawa Tengah dan Aduan Masyarakat, yang ditandatangani oleh Plt Sekda Jateng Herru Setiadhie dan perwakilan Gojek, Rabu (11/12/2019), di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang.
Head of Sales GoPay Arno Tse mengatakan, Gojek akan memfasilitasi aduan masyarakat seputar pelayanan publik di Jawa Tengah melalui kanal informasi offline yang tersedia di armada Gojek. Aduan masyarakat yang masuk akan diterima dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Tengah, untuk ditindaklanjuti oleh dinas terkait.
“Kami juga akan mendesain agar titik kumpul atau shelter itu tertib sehingga lalu lintas dan pengguna jalan lainnya tidak merasa terganggu dengan penumpukan armada angkutan yang ada di Jawa Tengah. Gojek juga akan membantu mengembangkan dan memberikan pelatihan bagi UMKM di setiap daerah di Jawa Tengah melalui pemanfaatan aplikasi Gojek,” ujar Arno.
Herru menjabarkan, selain layanan aduan terintegrasi, kerjasama dengan Gojek ini nantinya akan mendukung program di empat dinas lainnya, yakni dinas pariwisata, dinas perhubungan, dinas pendapatan daerah, serta dinas koperasi dan UMKM dalam kaitannya dengan penggunaan ekonomi digital untuk mewujudkan Jawa Tengah provinsi cerdas.
Ia mencontohkan kerjasama Gojek dengan Dinas Pariwisata Jawa Tengah dalam pengembangannya akan mempromosikan potensi wisata Jawa Tengah dan mendukung transaksi pembayaran via Go-Tix dan www.loket.com.
Adapun kerjasama dengan Dinas Perhubungan adalah dengan penerapan Go-Pay sebagai alat pembayaran moda transportasi umum TransJateng.
Herru mengatakan, pada era digital ini, semua pihak dituntut untuk adaptif mengikuti perkembangan zaman, tak terkecuali pemerintah daerah. Melalui transformasi digital, pemerintah daerah dapat melakukan pelayanan publik yang mudah, murah, cepat ramah dan akuntabel.
“Kita sudah memasuki era teknologi yang maju, dan apakah itu kita hanya cukup heran. Mari kita paling tidak mengenal kemudian berlatih menggunakan hingga akhirnya familiar dengan teknologi,” kata Herru.
Herru berharap melalui inovasi ini pemerintah dapat melaksanakan pelayanan publik yang mudah, murah, cepat, ramah dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga meluncurkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE). Keduanya diluncurkan sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien.
