SEMARANG – Ariyanto, seorang guru honorer di SLB Surakarta langsung curhat kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat memimpin upacara Hari Guru di SMAN 1 Semarang, Senin (25/11). Kepada Ganjar, Ariyanto berharap dijadikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena sudah mengabdi sejak 2004 lalu.
Ariyanto yang hadir dalam acara tersebut karena mendapat penghargaan, curhat kepada Ganjar karena tidak bisa menjadi PNS. Dirinya mengaku sudah berusaha mendaftar beberapa kali, namun tidak tercapai.
“Saya honorer sejak 2004 pak, sekarang usia saya sudah lebih dari 35 tahun. Sudah tidak ada kesempatan jadi PNS lagi. Tapi saya tetap pengen jadi PNS seperti teman-teman yang lain, mohon dibantu pak,” kata Ariyanto.
Ganjar mengatakan bahwa untuk menjadi PNS harus mengikuti persyaratan yang ada. Diantaranya adalah usia yang tidak boleh melebihi 35 tahun dan persyaratan lain.
“Jadi njenengan sudah tidak bisa. Tapi kan masih bisa ikut daftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jadi silahkan njenengan daftar PPPK saja,” kata Ganjar.
Ganjar pun menanyakan gaji yang diterima Ariyanto saat ini. Kepada Ganjar, Ariyanto mengatakan bahwa dahuli gajinya hanya Rp250.000 perbulan. Namun sekarang, gajinya sebesar Rp1,9 juta perbulan.
“Jadi silahkan daftar PPPK, semoga bisa. Tapi meskipun gaji segitu, bapak tetap semangat kan mendidik anak-anak kita,” tanya Ganjar dan dijawab semangat oleh Ariyanto.
“Siap bapak. Saya mengabdi bukan hanya untuk mencari uang, tapi ingin menjadikan anak-anak khususnya difabel menjadi berprestasi,” ucapnya semangat.
Jawaban Ariyanto itu langsung membuat Ganjar bangga. Ia pun langsung memberikan hadiah tambahan kepada Ariyanto berupa sepeda motor.
“Karena kamu semangat, saya belikan motor ya. Semoga bermanfaat,” ucapnya disambut tepuk tangan seluruh peserta.
Usai acara, Ganjar mengatakan bahwa persoalan guru honorer memang menjadi perhatiannya. Ganjar berharap, para guru honorer yang tidak bisa menjadi PNS, agar bisa menjadi PPPK.
“Selain itu, soal gaji kami sudah mengeluarkan surat edaran kepada Bupati/Wali Kota untuk menggaji seluruh guru honorernya standar Upah Minimum Kabupaten/Kota. Dan itu sudah dilaksanakan denan baik. Bagi yang belum, saya minta surat edaran itu dilaksanakan,” kata dia.
Ganjar pun mendorong agar Kemenpan RB dan Kemendikbud untuk duduk bersama memberikan solusi terhadap persoalan guru honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT) di Indonesia. Ganjar meminta agar mereka diberikan kesempatan agar mendapatkan gaji yang layak.
“Bisakah kita merubah regulasi, karena mereka tidak bisa jadi PNS. Izinkan mereka diberikan Surat Keputusan (SK), sehingga negara mengintervensi,” tegasnya.
Jika para guru honorer bisa mendapatkan pengakuan terhadap statusnya, maka kehidupan mereka akan lebih baik.
“Mungkin mereka tidak bisa menjadi PNS, tapi kalau tunjangan bisa diberikan dari sertifikasi, maka ini akan menambah pendapatan mereka. Sehingga hidupnya lebih sejahtera,” tutupnya. (suarabaru.id)
