JAKARTA – Bila bidang pertanian di Indonesia diinginkan maju, berkembang dan mensejahterakan kaum tani dan memakmurkan bangsa, harus ada langkah penuntasan terhadap masalah yang melilitnya. Lilitan persoalan pertanian di Tanah Air, harus ditangani secara komprehensip, mencakup segala aspek, secara luas dan lengkap, sejak hulu sampai hilir.
Demikian ditegaskan Anggota Komisi IV DPR-RI, Drs Hamid Noor Yasin MM, terkait dengan persoalan pertanian di Indonesia. Komisi IV, tambah Hamid, membidangi masalah pertanian, kelautan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan. ”Masalah pertanian, dari tahun-ke tahun masih dililit aneka persoalan yang kompleks, dan ini tentunya menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk segera dituntaskan penyelesaiannya,” tegasnya.
Anggota Fraksi PKS DPR-RI, Hamid Noor Yasin, berkata: ”Silih berganti presiden dan berganti menteri, sampai sekarang belum ada penyelesaian yang komprehensip, menyeluruh dan tuntas. Lilitan masalah pertanian, terjadi dari hulu hingga hilir.” Semua menjadi rantai sistem yang saling berkaitan, menjadi komulatif persoalan yang perlu diurai, sampai semua persoalan pertanian ini menjadi beres,” ujar legislator PKS ini.
Pembangunan pertanian di Indonesia masih bermasalah. Dicontohkan, seperti alih fungsi lahan pertanian. Hasil riset BPS menunjukkan, alih fungsi lahan sawah mencapai luas 200.000 Hektare (Ha) per tahun. Pada Tahun 2018, luas lahan pertanian di Indonesia tinggal 7,1 juta Ha, atau mengalami penurunan dari 7,75 juta Ha di Tahun 2017.
Hamid yang merupakan anggota legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Jateng (Wonogiri, Karanganyar, Sragen), mendesak, agar pemerintah bersikap tegas melarang alih fungsi lahan pertanian. Payung hukumnya telah ada, yakni Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pemerintah harus mampu menjalankannya, yakni dengan melengkapi Peraturan Pemerintah (PP) dan atau Peraturan Menteri (Permen).
Lebih lanjut Hamid, menyatakan, lilitan persoalan lain adalah permodalan, ini menyangkut para pelaku SDM pertanian, yaitu para petani. Petani berperan pada proses penyiapan budidaya, berkedudukan sebagai pelaksana produksi, hingga memasarkan hasil pertanian. Petani sebagai penggerak usahatani, mulai dari pengolahan lahan, budidaya tanaman sampai dengan memanen hasil.
Berkaitan ini, petani harus diposisikan menjadi unsur yang paling diperhatikan dalam pembangunan pertanian nasional. Program bantuan sosial telah ada sejak 15 tahun terakhir. Baik itu bantuan permodalan berupa PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) maupun bantuan-bantuan infrastruktur, berupa irigasi tersier hingga bantuan aneka jenis alat mesin pertanian (Alsintan). ”Namun, semua itu belum dapat memberikan hasil yang memuaskan,” tegas Hamid.
Menyikapi ini, Hamid, mendesak persoalan pertanian harus cepat diselesaikan. Pemerintah harus lebih serius pada penggunaan teknologi modern. Ini penting, karena pertumbuhan penduduk Indonesia dan dunia meningkat pesat, tanpa penyeimbangan luasan lahan. Solusi yang paling masuk akal, adalah penguatan teknologi pertanian, dibabrengi dengan implementasi diversifikasi pangan.
Berbicara diversifikasi pangan, Hamid, mencontohkan Kota Depok dulu pernah mengkampanyekan one day no rice (satu hari tanpa beras). ”Itu sangat bagus untuk dilaksanakan. Tapi kenyataannya, itu sulit diterapkan kepada masyarakat tanpa dibarengi sosialisasi intensif,” tegas Hamid sembari menyebuitkan yang tidak kalah penting adalah pemasaran hasil pertanian, atau pada sektor hilir yang biasa dikenal penanganan pasca-panen. Olahan makanan, teknologi pangan dan gizi, higienisasi, pengemasan, hingga persoalan tata niaga, sampai saat ini belum tergarap dengan baik.
Menurut Hamid, lilitan persoalan sektor pertanian di Tanah Air, sudah sangat akut, terjadi di semua aspek sejak hulu hingga hilir. Selagi masalah SDM dan masalah alih lahan belum tetuntaskan, ironisnya malah diwarnai kemunculan moral hazart para mafia pertanian. Terkait ini, impor produk pertanian perlu dikendalikan.
”Semoga lima tahun kedepan, pemerintah mampu membangun sektor pertanian yang lebih baik,” tegas Hamid. Upaya menyelesaikan semua lilitan persoalan dari hulu sampai hilir, akan berujung pada meningkatnya kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Termasuk menjadi bagian dari upaya perbaikan ekonomi, terutama daya beli yang pada dekade satu tahun terakhir ini dirasa sangat berpengaruh pada masyarakat perdesaan.
suarabaru.id/Bambang Pur
