GROBOGAN– Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin memimpin Rakor Membangun Sinergi Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Grobogan, Selasa (29/10). Dalam rakor tersebut, Taj Yasin meminta agar penanganan kemiskinan dilakukan dikeroyok. Diharapkan, seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD) agar terlibat untuk saling bersinergi dalam menangani kemiskinan.
‘’Harus keroyokan. Saat desa membutuhkan apa, didata semua kemudian. Nantinya, OPD tidak bekerja di sektornya saja, tapi dilibatkan. Kalau uangnya tidak cukup, bisa menggandeng BUMN, BUMD atau pihak swasta lainnya,” kata Gus Yassin, sapaan akrabnya.
Wagub Taj Yassin meminta kepada Pemkab Grobogan agar penanggulangan kemiskinan di daerah ini dilakukan secara keroyokan. Foto : Hana Eswe.Dikatakan Yassin, saat ini angka kemiskinan di Jawa Tengah berada di angka 10,80 persen. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengan (RPJM) di akhir 2023 angka kemiskinan ditargetkan turun hingga berada di angka 7 persen.
‘’Kami terus sosialisasikan penanggulangan kemiskinan. Saat ini, Pemprov Jawa Tengah mengeluarkan program satu OPD satu desa binaan. Bahkan, ada yang lebih dari empat. Semuanya itu disebarkan dan ditaruh di 14 kabupaten yang masuk zona merah, termasuk Kabupaten Grobogan,” katanya.
Dengan program tersebut, diharapkan terdapat perubahan yang cukup signifikan. Pertama yang dilakukan yakni pemberian data kemiskinan pada desa atau kelurahan. Sejak 3 Januari 2019, Gubernur Ganjar Pranowo sudah memberikan surat edaran agar data kemiskinan ditempelkan di setiap desa atau kelurahan.
Namun, hingga saat ini masih banyak desa atau kelurahan yang belum melakukannya. Pihaknya menyadari, database kemiskinan yang ada saat ini masih simpang siur. Dengan kata lain, banyak yang tidak tepat sasaran. Wagub memberi instruksi agar dilakukan verifikasi dan validasi data.
‘’Gubernur, pada 3 Januari lalu sudah mengeluarkan edaran agar desa dan kelurahan menempellkan data kemiskinan di balai desa. Tapi, masih banyak kepala desa yang tidak mengindahkan intruksi ini. Maka, kami minta untuk dilakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan,” tegas Taj Yassin.
Dalam rakor ini, hadir Bupati Grobogan Sri Sumarni yang didampingi Sekretaris Daerah Grobogan Moh Soemarsono serta tamu undangan yakni perangkat desa se Kabupaten Grobogan dan pejabat OPD terkait.
suarabaru.id/Hana Eswe.
