Ketua KPU Afiffuddin berbicara dalam rapat evaluasi tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Magelang. (Foto: SB/Tuhu)
MAGELANG- Keterwakilan kaum perempuan yang lolos ke parlemen dari hasil Pemilu 2019 hanya 14 persen.Karena hanya tujuh perempuan dari 50 anggota DPRD Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, periode 2019-2024.
“Affirmative action dari kaum perempuan belum maksimal,” kata Afiffuddin SAg, Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Magelang, Kamis (29/8), dalam rapat evaluasi tahapan pencalonan anggota DPRD pada Pemilu 2019, di Hotel Atria Magelang.
Dari hasil evaluasi internal, diungkapkan, masih ada instansi yang belum memahami akselerasi tahapan pemilu yang cukup cepat dan memerlukan pelayanan cepat bagi bakal calon legislatif karena keterbatasan waktu.
Sehingga perlu ada penguatan sinergi antar instansi dari pusat sampai daerah.
Pemanfaatan waktu oleh peserta pemilu, dinilai, belum maksimal. Mereka baru memasukkan berkas pencalonan menjelang penutupan pendaftaran.
Padahal, banyak yang masih mengalami kendala bagi partai maupun bakal calon legislatif tentang persyaratan yang melibatkan instansi tertentu. Misal, untuk legalisasi ijazah bakal calon lulusan SLTA.
“Sesuai peraturan menteri bisa dilayani di tingkat kabupaten atau kota. Praktiknya, harus diurus sampai di tingkat provinsi dengan alasan, SMA sederajad ditangani oleh provinsi. Hal ini juga mengganggu kelancaran proses pendaftaran,” katanya.
Umi Barokah, dari Kaukus Pemberdayaan Politik Perempuan Indonesia (KPPPI), mengemukakan, diperlukan peraturan yang tegas untuk dapat memenuhi kuota 30 persen keterwakilan kaum perempuan di parlemen.
“Harus ada perlakuan khusus bagi kaum hawa sehingga tidak sekadar dimanfaatkan dalam tahapan pencalonan semata,” katanya dalam rapat evaluasi yang dihadiri perwakilan organisasi perempuan antara lain Muslimat NU serta ‘Aisyiyah, tersebut.
Menurut dia, untuk menambah kepercayaan diri dan motivasi, pimpinan partai harus berani menempatkan calon perempuan di nomor urut satu. (Suarabaru.id/Tuhu Prihantoro)
