SUARABARU WONOSOBO – Jawa Tengah siap menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki kantor perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah. Pernyataan itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menanggapi kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Wonosobo, M Tamzil.
“Sejak awal saya memimpin Jateng, saya sudah usulkan agar mesti ada perwakilan KPK di daerah. Jateng siap memfasilitasi itu dan menjadi provinsi pertama yang memiliki perwakilan KPK di daerah,” kata Ganjar saat menghadiri acara ruwatan rambut gimbal di alun-alun Wonosobo, Sabtu (27/7).
Adanya perwakilan KPK di daerah lanjut dia sangat penting untuk mitigasi korupsi. Setidaknya lanjut dia, KPK di daerah dapat melakukan koordinasi supervisi pencegahan praktik korupsi.
“Kami sudah menawarkan dari dulu, namun belum ada respon. Jogja juga sudah menawarkan dan saya minta Jateng disegerakan. Kalau perlu hari ini dibahas, minggu depan kami siapkan. Kami siap membantu memfasilitasi semua itu secepatnya,” tegasnya.
Dengan adanya perwakilan KPK di daerah, maka praktik-praktik korupsi seperti yang terjadi pada Bupati Kudus lanjut Ganjar, tidak terjadi lagi.
Dirinya menegaskan, peristiwa OTT Bupati Kudus membuatnya marah dan malu.”Ini memalukan, saya dan semua masyarakat Jateng malu. Malu betul. Saya katakan ini nekat dan cenderung ndableg, dengan pengawasan ketat delapan institusi dan keterbukaan masyarakat, masih ada praktik korupsi terjadi,” tegasnya.
Pihaknya lanjut Ganjar tak kurang-kurang dalam upaya mitigasi korupsi kepada seluruh kepala daerah di Jateng. Setiap melantik kepala daerah, Ganjar selalu menegaskan soal pentingnya menjaga integritas dan menandatangani pakta integritas.
“Selain itu, hnya Jateng yang setiap kepala daerah diikutkan pelatihan antikorupsi di KPK. Namun ternyata, sikap individu, pikiran, mindset dari masing-masing individu itu sulit. Nek wis dikandani angel (kalau sudah diberitahu sulit), dilatih ndak bisa, maka OTT menjadi obat mujarab,” tegasnya.
Soal OTT Kudus lanjut dia, pihaknya sebelumnya memang menaruh perhatian serius kepada Tamzil. Sebab, Kudus dinilai unik karena bupati terpilihnya yakni Tamzil pernah menjadi terpidana kasus korupsi.
“Kudus ini unik, karena bupati terpilihnya pernah mengalami hal serupa. Kalau seperti ini kan dia jadi residivis,” pungkasnya.
Sekedar diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Kudus pada Jumat (26/7). Dalam OTT terkait jual beli jabatan ersebut, KPK mengamankan Bupati Kudus, M Tamzil dan delapan orang lainnya.
