KUDUS – Pembangunan pedestrian menjadi salah satu rencana kepemimpinan Tamzil-Hartopo yang digadang-gadang masyarakat. Pasalnya, keberadaan trotoar di Kudus dinilai belum maksimal untuk para pejalan kaki. Adanya penataan pedestrian menjadi angin segar bagi masyarakat untuk dapat menyusuri kota Kudus dengan berjalan kaki. Diskusi santai terkait “Masa Depan Pedestrian Kudus” digelar di depan Kantor PWI, Rabu (24/7).
Selain bupati, acara bertajuk Jagong Pelataran tersebut mengundang Ketua DPRD Achmad Yusuf Roni dan pemerhati kebijakan publik Kholid Mawardi sebagai narasumber. Diskusi diawali paparan Kepala Dinas PUPR Heru Subiyantoko. Ia menjelaskan pihaknya telah mengadakan studi referensi ke Yogyakarta tentang pemanfaatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Hasilnya, daerah sekitar jalan Sunan Kudus, jalan Loekmono Hadi, jalan dr Ramelan, serta Jalan Lingkar Utara Bae akan dibangun lajur pedestrian.
Pedestrian akan dilengkapi jalan khusus untuk disabilitas. Di daerah kota, pedestrian dapat dimanfaatkan untuk lahan parkir di siang hari dan menjadi lapak kuliner di malam hari. “Pada jalur pedestrian, kami akan melengkapi beberapa fasilitas seperti kursi, jalur khusus disabilitas, maupun tanaman hijau agar menambah kenyamanan masyarakat dan menjadi desinasi wisata baru,” jelasnya.
H.M. Tamzil membenarkan bahwa trotoar yang ada sekarang belum ramah difabel, sehingga pihaknya menginginkan adanya penataan ulang. Pada tahun pertama masa kepemimpinannya, H.M. Tamzil berupaya untuk mewujudkan sembilan program unggulan yang disampaikan saat kampanye.
Memasuki tahun kedua, pihaknya ingin menata kota Kudus agar lebih nyaman dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. H.M. Tamzil berharap diskusi tersebut dapat memberikan berbagai masukan dan pandangan untuk penataan pedestrian di Kudus.
“Kami mengerti trotoar yang sekarang belum maksimal dan juga ketinggian. Rencananya kami akan menurunkan sedikit dan menambah lahan untuk jalur pedestrian. Silakan kami dibantu masukan agar fasilitas publik tersebut nantinya dapat benar-benar dapat dimanfaatkan dengan baik. Lebih bagus lagi kalau ada sekretariat khusus untuk manajemen pembangunan pedestrian yang mewakili berbagai unsur masyarakat,” ucapnya.
Jalur pedestrian nantinya akan ramah PKL. H.M. Tamzil menilai PKL adalah hiasan kota yang menjadi salah satu aktor menghidupkan roda perekonomian. Untuk itulah H.M. Tamzil tidak akan menggusur keberadaan PKL.
Mereka diberikan ruang untuk berjualan dengan tenda portabel sehingga para PKL dapat menjajakan produknya. Pengalaman H.M. Tamzil yang telah berhasil menata PKL di Semarang membuatnya yakin hal yang sama dapat diterapkan di Kabupaten Kudus.
Selain pedestrian, Pemkab Kudus akan menormalisasi Kali Gelis menjadi tempat rekreasi yang diiisi dengan wisata kuliner, hutan kota, dan pengembangan pasar yang modern. H.M. Tamzil akan menata pemukiman kumuh di bantaran Sungai Gelis agar dapat mewujudkan river tourism.
Peluang untuk menggandeng pihak ketiga dalam pembangunan river tourism dan jalur pedestrian juga terbuka. “Sungai Gelis nantinya akan lebih cantik dan menjadi destinasi wisata baru. Kemungkinan kami juga akan menggandeng pihak ketiga untuk bekerjasama,” ucapnya.
Sementara itu Ketua DPRD Achmad Yusuf Roni memastikan akan mendukung rencana Pemkab Kudus menata jalur pedestrian dan mewujudkan river tourism. Yusuf juga menyetujui pelibatan masyarakat difabel dalam merencakan pembangunan.
“Memang jalur pedestrian sedang menjadi primadona pendongkrak wisata di beberapa kota besar. Kami juga berharap adanya pembangunan tersebut dapat memberikan kenyamanan masyarakat termasuk unsur difabel,” jelasnya.
Ketua paguyuban PKL M. Toha mendukung rencana Pemkab membangun jalur pedestrian yang ramah PKL. M. Toha menjelaskan telah meminta teman-teman PKL untuk menata diri lebih modern dan siap untuk ditata Pemkab Kudus. Begitu pula Anggota Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Ahmad Fauzi yang meminta Pemkab Kudus mebdukung pembangunan jalur pedestrian yang ramah difabel.
Selain itu, dirinya mengusulkan agar Pemkab Kudus memberi tempat semacam ruko bagi para tuna netra yang berprofesi sebagai tukang pijat dan tempat parkir di daerah Mlati yang memang menjadi tempat para tukang pijat tunanetra. “Kami mendukung pedestrian yang ramah difabel. Kalau perlu, setelah jadi nanti kami diajak untuk uji coba pedestrian untuk menginformasikan kepada khalayak bahwa jalur pedesrtrian Kudus ramah difabel,” ucapnya.
Untuk ke depan, pemerhati kebijakan publik Kholid Mawardi mengingatkan agar Pemkab Kudus tak mengabaikan sistem drainase dan perawatan jalur pedestrian maupun normalisasi sungai. Jangan sampai, yang dibangun sekarang hanya bertahan beberapa saat saja. “Saya mendukung pembangunan jalur pedestrian dan river tourism, tapi aspek perawatan harus diperhatikan. Selain itu, Pemkab perlu membangun sistem drainase yang baik agar genangan air di saat musim hujan tak bertambah,” tuturnya.(SuaraBaru.id)
