WONOSOBO-Sejumlah tokoh agama (toga) dan tokoh masyarakat (tomas) di Wonosobo mengharapkan tidak ada aksi demo terkait sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dimulai Jumat (14/6)lalu hingga selesai.
Aksi demo di sidang MK dinilai justru akan memperkeruh suasana dan membuat situasi politik yang sudah dingin bisa memanas lagi. Tokoh politik yang tidak puas dengan hasil Pilres tinggal menyerahkan proses hukum di MK.
Ketua Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) Wonosobo, KH Muslim Syaifudin, menyatakan penolakan keras terhadap aksi demo di MK. Pihaknya meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi dan senantiasa menjaga agar situasi tetap aman dan damai.
“Saya berharap masyarakat bisa menjaga ketertiban dan keamanan situasi di Wonosobo. Bentengi diri dari berita bohong dan provokasi yang mengajak untuk melakukan aksi demo terkait sengketa Pilpres 2019 di MK,” ujarnya, Minggu (16/6).
Pengasuh PP Miftahul Huda Siwatu Bumiroso Watumalang Wonosobo itu, juga menghimbau agar warga yang ada di daerah tidak ikut-ikut datang ke Jakarta menggelar demontrasi. Demo yang tidak terkendali jutsru bisa berbuntut kerusuhan.
“Kerusuhan yang terjadi pada 21-22 Mei 2019 di depan Gedung Bawaslu Jakarta tidak boleh terjadi lagi. Kasus tersebut merupakan tindakan orang yang tidak bertanggungjawab. Akibat yang ditimbulkan juga sangat sangat merugikan masyarakat,” serunya.
Proses Hukum
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Umum Jama’ah Yasin Nusantara (Jaya Nusa) H Idham Cholid. Dia mengatakan semua permasalahan terkait sengketa hasil Pemilu 2019, bisa dilakukan di MK yang berwenang menangani masalah tersebut.
Idham yang juga mantan Ketua DPRD Wonosobo menyebut tidak ada gunanya warga ramai-ramai datang ke Jakarta untuk memprotes hasil pesta demokrasi. Karena semua sengketa pemilu sudah ada lembaga khusus yang menangangi, yakni MK.
“MK merupakan lembaga negara yang cukup independent dan punya kredibilitas tinggi. Jadi semua hasil sengketa pemilu tinggal serahkan saja ke lembaga yang berwenang. Apapun hasilnya semua pihak harus bisa menerima dengan lapang dada,” katanya.
Menurut Idham, beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat di Wonosobo, yang sempat ditemui, menyatakan menolak aksi pengerahan massa ke Jakarta saat berlangsung sidang sengketa pemilu di MK. Mereka menginginkan situasi politik di negeri ini kondusif.
“Semua pihak harus ikut menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Hindari aksi demo yang bisa berbuntut kerusuhan yang hanya akan memecah belah kerukunan antar warga. Karena kerusuhan yang muncul sebelumnya ditunggangi kepentingan politik tertentu,” sebutnya.
Apa pun hasil sidang MK, imbuhnya, harus ditaati dan jangan sampai menimbulkan permusuhan antar anak bangsa. Presiden dan Wakil Presiden yang telah terpilih dan ditetapkan MK harus dihormati bersama dan diberi kesempatan bekerja.
SuaraBaru.id/Muharno Zarka
