KUDUS – Inovasi menjadi motor penggerak daerah agar terus maju dan berkembang. Termasuk di dalamnya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sekaligus menerapkan penyelenggaraan birokrasi yang baik dan bersih.
Itulah semangat yang menjiwai berjalannya pemerintahan di Kabupaten Kudus. Salah satu inovasi muncul dari proyek perubahan yang saat ini tengah dilakukan oleh Ir Adhy Hardjono, MM, selaku Inspektur Kabupaten Kudus.
Kegiatan berupa penerapan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (SIMDA) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini, sebagai bagian dari proyek perubahan yang disusunnya saat menjalani Diklat Kepemimpinan II.
Integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran termasuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang akan dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Kudus ini, akan sangat bermanfaat.
Utamanya karena efisiensi dan juga akurasi data kerja dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Kudus itu, bisa diperoleh dari penerapan proyek perubahan ini.
Tema yang diambil merupakan persoalan yang sangat strategis. Hal inipun diakui oleh Bupati Kudus, Ir. H. Muhammad Tamzil, MT.
“Proyek perubahan ini tentunya akan sangat membantu manajemen, khususnya bagi saya sebagai Bupati Kudus untuk dapat dengan segera memantau perkembangan atas proges kinerja OPD setiap saat, sehingga dapat dengan cepat pula mengambil langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk menyempurnakan kinerja yang akan dicapai,” ungkap HM Tamzil.
Begitu juga bagi Wakil Bupati, HM. Hartopo, ST, MM, MH. Dia melihat proyek perubahan ini sebagai sarana dalam membantu meringankan beban sebagai Wakil Bupati dalam melakukan pengawasan internal daerah. “Ini proyek perubahan yang saya tunggu-tunggu,” ujarnya.
Dukungan juga muncul dari kalangan legislatif, salah satunya seperti yang disampaikan oleh Achmad Yusuf Roni selaku Ketua DPRD Kabupatan Kudus.
Dia berharap semoga proyek ini bisa membantu di dalam rangka pemantauan perkembangan atau proges dari kinerja OPD di Kabupaten Kudus.
“Dengan begitu kami dapat mengambil langkah-langkah dalam mengevaluasi kinerja eksekutif secara keseluruhan,” jelasnya.
Bahkan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi maupun Pusat, turut memberikan dukungan. Samono, Ak.Cfr.A. Ca. Qia, selaku Kepala Kantor Perwakilan BPKP Jateng menyampaikan bahwa proyek perubahan tersebut termasuk pioner di lingkungan pemda yang ada di provinsi Jawa Tengah.
Sementara itu Drs Gatot Darmasto, Ak MBA. CRMA. CA. CfrA. QIA, sebagai Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI berharap implementasi yang di Kabupaten Kudus, menjadi contoh bagi kabupaten lain yang ada di Jawa Tengah pada khususnya, dan di Indonesia pada umumnya.(SuaraBaru.id)
