SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jateng terus mengentaskan kemiskinan dengan melakukan pengurangan jumlah masyarakat miskin. “Target kami, pada tahun 2023, jumlah masyarakat miskin menjadi 7,4% dari 11,19% tahun 2018 dari total jumlah penduduk.
Setiap tahun diharapkan minimal rata-rata turun 1%. Tugas berat untuk mengurangi angka kemiskinan. Namun kami optimistis, apalagi di dari tahun 2017 ke 2018 ini yang dientaskan sebanyak 330.007 jiwa (turun 1,04%). Ini prestasi penurunan tertinggi nasional,” jelas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng, Prasetyo Aribowo, di Semarang, Minggu (24/3).
Dia mengatakan dalam Sosialisasi Perda 5/2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, ada 10 program unggulan, termasuk pengentasan kemiskinan dalam perda tersebut.
Lebih lanjut menurutnya, tahun 2018 jumlah penduduk miskin sebanyak 3.867.420 orang, sedangkan tahun 2017 masih 4.197.490 orang.
Ada beberapa strategi, untuk mengentaskan orang miskin. Bagi yang sudah tak produktif, ada bantuan jamkesda, stimulan jambanisasi, pembiayaan listrik, bantuan rumah layak huni dan lainnya.
Bahkan pemprov Jateng menyediakan premi auransi Rp 250 miliar untuk penduduk miskin yang belum ter-cover BPJS. Juga ada bantuan keuangan bagi 7.809 desa dengan tiga rumah per desa yang dibantu lewat bantuan keuangan.
Sedangkan bagi orang miskin yang masih produktif, pemberian bantuan lewat akses modal. Misalnya, pinjaman Rp 2 juta tanpa agunan, juga Rp 25 juta, bantuan starup bisnis, pengembangan wirausaha lewat teknologi. “Petani kita berikan asuransi petani, bagi petani yang memiliki lahan dengan luas 2,5 hektar ditanggung provinsi kalau gagal panen. Lewat biaya imput produksi,” jelasnya.
Suarabaru.id/sl
