SEMARANG – Perempuan lebih tahan,lebih kuat menghadapi persoalan dibanding laki-laki. Salah satu bukti, angka harapan hidup (AHH) tahun 2017 adalah 76,02 tahun, sementara laki-laki 74,75 tahun. “Maka rambut saya lebih cepat menjadi putih ,” kata Gubernur Ganjar Pranowo melirih, saat memberikan sambutan pada pembukaan rapat koordinasi (Rakor) Pokja pengarusutamaan gender (PUG) Jateng Senin siang (11/2) di Wisma Perdamaian .
Di depan Deputi PUG Kemen PPPA, organ perangkat daerah , Bappeda, Orsos PUG lebih jauh gubernur mengatakan, PUG sebuah strategi pembangunan di Jateng berjalan dengan baik. Tampak dari pembangunan melalui capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) cukup tinggi.
Meski pada tahun 2017 mencapai 91,94 lebih rendah dibanding capaian 2016 sebesar 92.22; namun dilihat dari rata-rata nasional yaitu 90.96, IPG Jateng masih lebih tinggi dibanding provinsi lain. Jawa Tengah pada urutan 11.
Terkait capaian IDG Jateng tahun 2016 tercatat 74,89. Tahun 2017 mencapai 75.10. menempatkan Jateng dalam urutan ke-5 dibanding provinsi lain. Keterlibatan perempuan di parlemen baru 24 %, sebagai tenaga manager, profesional, administrasi dan teknisi 46,97%. Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja 34.13%.
Gubernur memuji kesuksesan menteri yang perempuan Menlu Retno Marsudi yang berhasil menjadikan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Menteri Kelautan Susiati dengan penenggelaman kapal pencuri ikan, Menteri keuangan Sri Mulyani dll. Menyinggung pelaksanaan Pemilu, gubernur mengingatkan, system sekarang ini sangat maskulin.Berat bagi perempuan, kecuali kalau partai mau mengubah caleg jadi berdasarkan no urut.
Sementara itu Plt Kadin PPPA, Pengendalian Penduduk dan KB Jateng Drs Sri Winarna, MSi menjelaskan Rakor Pokja PUG dimaksud menguatkan komitmen para pengambil kebijakan di provinsi dan kabupaten/kota terkait pelaksanaan program PUG tahun 2019, merencanakan program 2020, dan evaluasi PUG tahun 2018.
Pekalongan Terbanyak
Kabupaten Pekalongan terbanyak menelorkan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PUG,dengan jumlah Perda(17), Perbup/Perwal (25) dan kebijakan lainnya (25). Kabupaten Banyumas paling kecil yaitu dengan satu Perda. Demikian dikatakan oleh DR Indra Kertati, MSi ketua Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender (FKKG) Jateng dalam Rakor PUG Senin siang (11/2) di Wisma Perdamaian .
Sementara itu kepala daerah yeng paling banyak menyusun kebijakan pelaksanaan PUG dalam bentuk SK adalah Kota Semarang yaitu 11. Surat edaran bupati/ walikota terbanyak Kabupaten Pekalongan (4) dan oleh Sekda terbanyak kabupaten Tegal (25) .
Menurut Indra Kertati yang juga konsultan Kemen PPPA itu, sebanyak di 14 kabupaten / kota di Jawa Tengah dievaluasi tentang komitmen, kebijakan. SDM dan anggaran, system informasi, peran serta masyarakat,dunia usaha dll dalam pelaksanaan program PUG
Menjawab pertanyaan audien tentang pendanaan yang dilakukan oleh FKKG Jateng dalam menyelenggarakan kegiatan, Indra Kertati menjelaskan dengan system kerjasama anggota dan sponsor. Artinya tidak semata menggantungkan dana pemerintah.
Beberapa yang dilakukan selama tahun 2018 antara lain pembekalan untuk para caleg perempuan tentang pemilu dan public speaking, kampanye kesehatan pencegahan kanker servix dll. (suarabaru.id/hm)
