Pimpinan dan anggota Komisi D DPRD Wonosobo ketika mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan instansi terkait di Gedung DPRD setempat. Foto : SB/Muharno Zarka

WONOSOBO(SUARABARU.ID)-Sejumlah pimpinan dan anggota Komisi D (Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat) DPRD Wonosobo marah karena pondok pesantren (PP) tidak ter-cover oleh anggaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemkab setempat.

Kemarahan tersebut ditumpahkan saat anggota Komisi D DPRD menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan, Disdikpora, Bagian Kesra Setda dan Kantor Kementerian Agama, di ruang rapat Badan Musyawarah, Rabu (1/7) siang.

RDP yang membahas kesiapan PP dan sekolah dalam menghadapi new normal dihadiri Plt Kepala DKK dr Moh Riyatno MKes, Kepala Disdikpora Muh Kristijadi, Kabag Kesra Setda Isnanto dan Plt Kepala Kantor Kementerian Agama Wonosobo Mahbub.

Rapat dipimpin Ketua Komisi D DPRD Faizun (PKB) didampingi Sekrertaris Komisi D DPRD Mugi Sugeng (Demokrat) dan anggota Habibillah (PKB), Wahyono (Gerindra), Izanatul Muziah (PDIP) dan Agus Achmad Muhammad (Hanura).

Ketua Komisi D DPRD, Faizun mengungkapkan pihaknya sudah berkali-kali mengusulkan alokasi anggaran penanganan Covid-19 untuk PP. Tapi sampai hari ini belum ada realisasi bantuan jaring pengaman sosial maupun alat pelindung diri (APD) untuk santri.

“Anggaran percepatan penanganan Covid-19 sudah disiapkan Pemkab Wonosobo ratusan miliaran rupiah. Namun yang mengalir ke P P belum ada. Padahal kini santri di Wonosobo sudah mulai kembali ke pesantren. Mereka butuh diperhatikan,” lontarnya.

Protokol Kesehatan

Meski sempat tegang dalam rapat dengar pendapat (RDP), wakil rakyat dan eksekutif foto bersama usai RDP. Foto : SB/Muharno Zarka

Anggota Komisi D DPRD, Agus Achmad Muhammad, mencontohkan santri di Kediri Jawa Timur saja dapat fasilitas APD dan JPS dari Pemkab setempat. Pemkab Wonosobo mestinya bisa melakukan hal yang sama, karena anggaran sudah disiapkan.

“Sekda Wonosobo punya peran untuk mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19. Tapi kenapa tidak ada pos anggaran penanganan Covid-19 untuk kalangan PP. Jangan anaktirikan santri lah karena mereka juga bagian dari generasi masa depan bangsa ini,” lontarnya dengan nada tinggi.

Ditambahkan Sekretaris Komisi D DPRD Mugi Sugeng, kalangan PP sudah disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang dianjurkan pemerintah. Mestinya Pemkab Wonosobo juga memperhatikan nasib santri di tengah pandemi Covid-19. APD, JPS dan alat pengukur suhu harus segera disalurkan ke PP.

Kabag Kesra Setda Wonosobo Isnanto menjelaskan Pemkab setempat sebenarnya sudah memfasilitasi kalangan PP. Belum lama ini santri yang mau berangkat ke PP di Lirboyo Kediri Jawa Timur dan API Tegalrejo Magelang sudah disediakan transportasi dan akomodasi.

“Santri yang mau berangkat ke PP di Ploso Kediri Jawa Timur dan santri luar daerah yang mau masuk di PP di Wonosobo, juga difasilitasi pemeriksaan kesehatan sebelum masuk ke komplek PP. Fasilitas yang diberikan ke santri berdasarkan usulan dari Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP),” tanggapnya.

Selama ini, Isnanto mengaku, Pemkab setempat sudah berusaha mendampingi masyarakat, termasuk kalangan santri, dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 agar tidak semakin meluas. Pihaknya berjanji akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar bisa segera menyalurkan anggaran Covid-19 untuk PP.

Muharno Zarka-Wahyu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here