Tim keabsahan Siwo Award 2025 bekerja ekstra keras, menelusuri dan memverifikasi data perjuangan para atlet Indonesia, di sepanjang tahun 2025. Proses seleksi dilakukan secara ketat dan objektif, dengan melibatkan berbagai unsur penting dalam dunia olahraga Nasional.

Tim ini terdiri dari wartawan olahraga Nasional Femi Diah (detik.com), Putra Tegar (CNN Indonesia), unsur KONI Pusat, Iwan Kurniawan selaku Ketua Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data (Pullata) serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) KONI Pusat, serta Suryo Agung, mantan atlet Nasional.

BACA JUGA: Jam Rawan Kriminal di Wilayah Kabupaten Magelang, Pukul 09.00-15.00 WIB

Seluruh proses verifikasi dan seleksi dipandu Syahnan Rangkuti dan Wina Setyawatie, selaku pengurus Siwo PWI Pusat, yang memastikan setiap nominator memenuhi standar prestasi, konsistensi, serta kontribusi bagi olahraga Indonesia.

Hasil seleksi dari tim keabsahan, kemudian diteruskan kepada Dewan Juri Siwo Award 2025, yang terdiri dari Gungde Ariwangsa (wartawan senior), Mohamad Kusnaeni (pengamat olahraga Nasional), serta Gugun Yudinar (Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Pusat).

Siwo Award 2025, menjadi bagian dari rangkaian Hari Pers Nasional 2026, yang akan dilangsungkan di Kota Serang, Provinsi Banten, pada 8 Februari 2026.

BACA JUGA: Ranperda Produk Halal Batal Disahkan, DPRD Kudus Akui Masih Ada Dinamika

Ketua Siwo PWI Pusat, Suryansyah, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/12/2025) menjelaskan, Siwo Award 2025 menghadirkan sejumlah kategori prestisius, yang mencerminkan keberagaman prestasi dan dedikasi insan olahraga Tanah Air.

Kategori Utama Siwo Award 2025 terdiri dari, Atlet Putra Terbaik, Atlet Putri Terbaik, Atlet Favorit, Atlet Harapan Putra, Atlet Harapan Putri, Pelatih Terbaik, Pembina Terbaik, Cabang Olahraga Terbaik.

Untuk Kategori Khusus terdiri dari, Atlet Putra Terbaik Disabilitas, Atlet Putri Terbaik Disabilitas, Pelatih Terbaik Disabilitas.

BACA JUGA: Bank Jateng Sabet Penghargaan Bank Daerah Terpopuler 2025

Kategori Penghormatan ada Lifetime Achievement, Tokoh Peduli Olahraga, KONI Terdinamis, Darmabakti Kejayaan Olahraga, Gubernur Peduli Olahraga, Bupati/Wali Kota Peduli Olahraga.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Siwo Award, Dede Isharrudin menegaskan, khusus untuk kategori Atlet Favorit, proses pemilihannya dilakukan media massa di seluruh Indonesia, sehingga mencerminkan suara publik dan insan pers olahraga Nasional.

”Dengan proses seleksi yang transparan, ketat, dan melibatkan banyak pihak kredibel, Siwo Award 2025 diharapkan menjadi ajang penghargaan paling bergengsi, yang benar-benar merepresentasikan prestasi, dedikasi, dan pengabdian insan olahraga Indonesia,” tukas Suryansyah.

Riyan

The post Siwo Award 2025 Cerminkan Keragaman Prestasi dan Dedikasi Insan Olahraga Tanah Air appeared first on SuaraBaru.id.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, Dr. Hendro Dewanto menyatakan, pihaknya siap mengawal seluruh tahapan pelaksanaan program strategis tersebut, mulai dari perencanaan hingga eksekusi di lapangan.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) yang digelar di Semarang, dan dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Deputi BGN Mayjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, serta para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, belum lama ini.

Kejati telah melakukan verifikasi lapangan (survei) terhadap 120 usulan lokasi pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

“Hasil survei dari jajaran Kejaksaan di daerah menunjukkan 95 lokasi dinyatakan siap dibangun, sementara 25 lokasi lainnya belum memenuhi syarat. Untuk lokasi yang belum siap, kami dorong agar segera ditindaklanjuti oleh tim Satgas dan dikoordinasikan melalui Kejaksaan Negeri di masing-masing wilayah.” katanya.

Ia menegaskan, data hasil survei lengkap, termasuk titik koordinat lokasi, telah dikirimkan ke Badan Gizi Nasional sebagai acuan pelaksanaan pembangunan fisik dapur.

Kajati Hendro menyatakan peran Kejaksaan tidak semata-mata sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan program nasional benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mendukung penuh kebijakan Pemprov Jawa Tengah dalam percepatan Program Makan Bergizi Gratis. Kami akan terus mengawal setiap tahapan secara ketat mulai dari verifikasi, distribusi anggaran, hingga pelaksanaan di lapangan,” tegasnya.

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan, hingga akhir Juli 2025, realisasi penerima manfaat Program MBG baru mencapai 9,8 persen atau sekitar 953.912 orang, dari total sasaran sekitar 9,6 juta jiwa yang meliputi pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Kendala utama terletak pada minimnya jumlah dapur SPPG yang aktif. Dari kebutuhan 2.753 unit, saat ini baru tersedia 335 unit. Artinya, kita masih kekurangan lebih dari 2.400 dapur,” ujar Luthfi.

The post Dukung Program MBG, Kejati Jateng Verifikasi 120 Lokasi Dapur Gizi di Jawa Tengah appeared first on SuaraBaru.id.

Disampaikan juga, berbagai langkah strategis telah dilakukan sejak awal 2024, untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pesta olahraga tingkat provinsi ini.

”Kami sudah mengeluarkan Perketum No 1 dan No 2 Tahun 2024, sebagai dasar pelaksanaan Porprov. Selain itu, sudah ada pula Peraturan Gubernur, yang menjadi landasan hukum pendukungnya,” kata Soedjatmiko, saat ditemui di Kantor KONI Jateng, Kamis (15/5/2025).

BACA JUGA: Target 3 Besar PON 2028 KONI Jateng Didukung Ahmad Luthfi

Porprov Semarang Raya yang akan digelar itu, tersebar dari Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Demak. Menurutnya, koordinasi lintas daerah terus dilakukan, untuk memastikan kesiapan setiap wilayah.

”Regulasi lain yang sudah kami siapkan antara lain, Surat Keputusan (SK) tentang cabang olahraga dan disiplin cabor,” jelasnya.

Sedangkan jumlah cabor yang akan dipertandingkan dalam Porprov XVII/2026 mencapai 59 cabor, dengan 72 disiplin. ”Kami juga kumpulkan para Technical Delegate, untuk melakukan koordinasi dan persiapan verifikasi venue,” imbuh Soedjatmiko.

BACA JUGA: Rektor USM Tekankan Penyamaan Visi dan Kolaborasi

Dia menyebut, mayoritas venue di Kota Semarang sudah berstandar Nasional, sehingga tidak perlu dilakukan verifikasi ulang. Namun beberapa venue di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak, masih membutuhkan pengecekan lagi.

”Pencak silat di Demak misalnya, masih perlu dimantapkan. Karena ada kendala terkait venue dan akomodasi yang diperlukan untuk sekitar 350 atlet, ofisial, dan panitia,” jelasnya.

Terdapat pula dua cabang olahraga yang tidak dapat diselenggarakan di Kota Semarang, salah satunya Aeromodeling. Hal itu karena alasan keselamatan penerbangan. Rencananya akan dipindah ke Cepu atau Pulau Ram.

BACA JUGA: Festival Mendongeng Dorong Kreativitas dan Karakter Anak Sejak Dini

Sementara untuk lomba balap sepeda velodrome, akan digelar di Surakarta, karena fasilitas velodrome di Semarang sudah tidak layak, dan butuh renovasi besar. ”Kami juga tengah menyiapkan babak kualifikasi, yang sudah berlangsung dari April hingga November 2025 mendatang,” tegasnya.

Ditambahkan dia, Porprov XVII/2026 diperkirakan akan melibatkan sekitar 10 ribu peserta, yang terdiri dari atlet dan ofisial. Jumlah itu lebih banyak sekitar 400 orang, bila dibandingkan pada edisi sebelumnya.

Semua data dan proses pendaftaran akan dilakukan melalui Sistem Informasi Administrasi Keolahragaan Terintegrasi, untuk memastikan efisiensi dan kelancaran teknisnya.

BACA JUGA: Mantan Teknisi Bobol Toko HP di Kudus, Gasak 31 iPhone

”Kami juga telah melaporkan perkembangan kesiapan ini kepada Gubernur. Prinsipnya, Jawa Tengah siap menjadi tuan rumah yang sukses secara penyelenggaraan maupun prestasi,” pungkasnya.

Sebaran Venue Porprov XVII/2026:
• Kota Semarang: 22 cabor, 5 disiplin
• Kota Salatiga: 12 cabor
• Kabupaten Kendal: 10 cabor
• Kabupaten Semarang: 9-10 cabor
• Kabupaten Demak: 5-6 cabor

Riyan

The post Regulasi dan Verifikasi Venue Porprov XVII/2026 Hampir Rampung appeared first on SuaraBaru.id.

Bertempat di ruang rapat Arjuna, kegiatan verifikasi ini dipimpin langsung oleh Kakanwil Heni Susila Wardoyo dan dihadiri oleh Kadiv Pelayanan Hukum, Tjasdirin, Kabid Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Deni Kristiawan, serta jajarannya.

Kedua WNA yang diverifikasi masing-masing berasal dari Perancis dan Denmark. Keduanya saat ini sama-sama menetap di Kabupaten Jepara.

Dipandu oleh Kabid AHU, satu per satu anggota tim verifikasi melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada masing-masing pemohon pewarganegaraan seputar latar belakangnya.

Pada kesempatan tersebut Kakanwil juga melempar pertanyaan kepada pemohon terkait pemahaman mereka mengenai setiap sila di dalam Pancasila.

“Saya pikir pemahaman tentang Indonesia sudah cukup baik. Nanti kita akan rapat untuk menindaklanjuti apakah saudara lolos verifikasi atau tidak,” kata Heni.

Pewarganegaraan merupakan mekanisme yang memungkinkan orang asing untuk menjadi WNI melalui prosedur yang telah ditetapkan, seperti permohonan atau berdasarkan perjanjian khusus.

Proses ini melibatkan persyaratan hukum tertentu yang harus dipenuhi oleh pemohon, seperti memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang kewarganegaraan negara.

Di Indonesia sendiri, pewarganegaraan akrab dengan istilah naturalisasi yang kerap digunakan saat seorang pemain sepakbola asing keturunan Indonesia menjadi WNI untuk bergabung membela Timnas Garuda.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Verifikasi Pewarganegaraan WNA Perancis dan Denmark appeared first on SuaraBaru.id.

Verifikasi yang banyak dilakukan dengan metode wawancara itu digelar di ruang rapat Dukcapil Kota Pekalongan.

Dari Kantor Wilayah, tampak Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Deni Kristiawan dan anggota tim lainnya. Sementara tim Dukcapil Kota Pekalongan dipimpin oleh Kepala Dinas, Slamet Hariyadi.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia yang lahir dan bertempat tinggal secara turun-temurun di Indonesia, namun tidak memiliki dokumen kewarganegaraan.

Dalam wawancara tersebut, tim Kemenkum Jateng menggali keterangan pemohon mengenai riwayat hidup, keahlian atau keterampilan, dan hubungan sosial pemohon di lingkungan tempat tinggal.

Tim juga menguji wawasan kebangsaan pemohon dan kemampuan pemohon dalam menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selain itu, tim juga melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan permohonan, dimana hasil dari verifikasi akan diteruskan kepada Menteri Hukum melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Menurut Tjasdirin, sebenarnya pemohon sudah “Sangat Indonesia”. Pemohon lahir, besar dan hidup di Indonesia selama 45 tahun. Hanya memang selama ini pemohon belum mengantongi legalitas sebagai warga negara Indonesia.

Kadiv Yankum, Tjazdirin menyampaikan bahwa konsen dari Menteri Hukum, warga negara Indonesia hanya “Single Identity”. Tidak ada Warga Negara Indonesia yang mempunyai dua kenegaraan.

Ning S

The post Kemenkum Jateng Lakukan Verifikasi Kewarganegaraan Keturunan Tionghoa appeared first on SuaraBaru.id.

Langkah ini merupakan bagian dari pemberian layanan permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia yang diajukan oleh Warga Negara Asing.

Dalam kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Tengah Heni Susila Wardoyo memimpin sekaligus membuka kegiatan.

Hadir sebagai pewawancara, Perwakilan dari Polda Jawa Tengah, Perwakilan dari Dinpermadesdukcapil Provinsi Jateng, Pewakilan Kanwil Kemenag Jateng, Perwakilan dari Kanwil DJP Jateng, serta Dinkes Provinsi Jateng.

Adapun pemohon pewarganegaraan adalah Xue Changyu dan Zhang Mingxia yang keduanya merupakan WNA berkewarganegaraan Tiongkok serta Yan Hoe Kwon WNA berkewarganegaraan Korea Selatan.

Dalam pelaksanaannya, pemohon diajukan pertanyaan dengan metode wawancara berupa pemahaman Pancasila, Presiden, sejarah Indonesia serta Bendera Merah Putih.

Seluruh proses wawancara ini menggunakan bahasa Indonesia yang juga dilakukan untuk menilai pemohon dapat berbahasa Indonesia dengan baik. Pada kesempatan tersebut, Kakanwil Heni menyampaikan bahwa proses wawancara ini nantinya menjadi dasar penilaian proses pewarganegaraan.

“Wawancara ini untuk mengetahui latar belakang pemohon dan diharapkan orang tersebut bisa berkontribusi bagi Indonesia dan tidak menyumbangkan masalah bagi negara,” ujar Heni.

Heni juga menggali motivasi dari ketiga WNA tersebut terkait ketertarikan menjadi Warga Negara Indonesia. Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Deni Kristiawan, dan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Agustinus Yosi.

Dikatakan, kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh melalui proses pewarganegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Pada pasal 8, disebutkan bahwa permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan, salah satunya wawancara ini.

Ning S

The post Kanwil Kemenkum Jateng Verifikasi Tiga WNA Pemohon Kewarganegaraan appeared first on SuaraBaru.id.

Penyiapan dokumen jamaah dan rekam bio visa, juga telah dilaksanakan. ”Data jamaah ini sudah diserahkan kepada Ditjen PHU,” kata Fitriyanto, saat melakukan proses sosialisasi dan penandatanganan pakta integritas, yang digelar di Auditorium Majeng, Kanwil Kemenag Jateng, Selasa (5/11/2024).

Kegiatan sosialisasi sekaligus rekruitmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun 1446 H/2025 M ini, diikuti 35 Kepala Kantor Kemenag dan 35 Kepala Seksi PHU se-Jateng.

BACA JUGA: Rekruitmen Petugas Haji 2025 Harus Transparan, Akuntabel dan Terhindar dari ‘Conflict of Interest’

Terkait dengan kuota petugas haji tahun 2025, Kerajaan Arab Saudi telah menetapkan kuota sebesar 1% (satu persen) dari total kuota haji Nasional Indonesia, yang berjumlah 221.000 jamaah, atau setara dengan 2.210 orang petugas. Namun jumlah petugas tahun ini berkurang, bila dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencapai 4.700 petugas.

”Untuk Jateng, kuota jamaah haji yang diberikan sebanyak 30.029 jamaah. Maka, jumlah PPIH Ketua Kloter adalah 85 orang, dan Pembimbing Ibadah 85 orang, dengan asumsi setiap kloter terdiri dari 355 jamaah. Sebarannya akan disesuaikan dengan proporsi jumlah jamaah di masing-masing kabupaten/kota,” imbuhnya.

Sementara untuk PPIH Arab Saudi, Provinsi Jateng hanya memperoleh kuota tujuh orang petugas. Mereka terdiri dari 1 orang untuk layanan akomodasi, 2 orang petugas layanan konsumsi, 1 orang untuk transportasi, 2 orang layanan Siskohat, dan 1 orang untuk bimbingan ibadah. Jumlah ini menurun, jika dibandingkan dengan tahun lalu dengan kuota 18 orang petugas.

BACA JUGA: Siswi SMP di Ngaringan Grobogan Tewas Tersengat Jebakan Listrik di Lahan Cabai

”Kerajaan Arab Saudi pada musim haji 1446 H/2025 M memberlakukan kebijakan baru untuk mewajibkan petugas haji kloter maupun non-kloter, dikenakan paket layanan di Masyair atau biaya prosesi ibadah haji di Arafah dan Mina, selama empat hari,” ungkapnya.

Dia pun berharap, seluruh petugas haji mampu memberikan pelayanan yang profesional, aman, dan nyaman bagi semua jamaah haji. Untuk teknis pendaftaran seleksi PPIH tahun 1446 H/2025 M, dapat diakses melalui tautan pendaftaran seleksi petugas haji https://haji.kemenag.go.id/petugas.

Riyan

The post 177 Kuota Petugas Haji bagi Jawa Tengah Disiapkan appeared first on SuaraBaru.id.

Hasil itu diumumkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia. Penilaian ini berdasarkan verifikasi dokumen pada 2022 dan 2023.

Wakil Rektor III USM Bidang Kemahasiswaan, Dr Muhammad Junaidi SHI MH, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian predikat itu. Dia menyebut, USM sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah patut bersyukur atas raihan ini.

BACA JUGA: Cegah Kekerasan Seksual di Kampus, UPNS PPKS USM Lakukan Survei

”Hal itu karena berhasil memperoleh predikat Baik Sekali, dalam pemeringkatan Simkatmawa tahun ini. Kami berada di kategori Akademik Liga 1, atau liga tertinggi dengan jumlah mahasiswa aktif lebih dari 18 ribu orang,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pencapaian ini tak lepas dari prestasi mahasiswa yang terus berkembang, berkat arahan Rektor USM, Dr Supari ST MT.

”Posisi ini menjadi perolehan besar, yang akan terus kami pertahankan dan tingkatkan di tahun-tahun mendatang. Bimbingan dari rektor juga sangat berperan penting dalam mendorong mahasiswa, untuk terus berprestasi di berbagai bidang,” tambah Junaidi.

BACA JUGA: Dema Fakultas Psikologi USM Gelar Rakor 2

Menurutnya, prestasi itu menunjukkan komitmen USM dalam menjaga dan meningkatkan kualitas tata kelola kemahasiswaan, serta mendorong mahasiswa untuk terus berprestasi di tingkat Nasional maupun internasional.

”Predikat Baik Sekali dalam Simkatmawa 2024 ini, memberikan motivasi bagi USM, untuk terus meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Selain itu, berkontribusi dalam membentuk generasi muda yang unggul dan berdaya saing,” ungkap dia.

Riyan

The post Simkatmawa USM Raih Predikat Baik Sekali appeared first on SuaraBaru.id.

Setelah sebelumnya diselenggarakan bagi Unit Pelaksana Teknis eks Karesidenan Banyumas, kali ini giliran UPT di wilayah Nusakambangan dan Cilacap menjadi target pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap pada Jumat (6/9/2024).

Kakanwil Tejo Harwanto yang diwakili Kepala Divisi Administrasi, Anton Edward Wardhana dalam arahannya menegaskan pentingnya seluruh jajaran bersinergi bahu membahu untuk meningkatkan nilai Indeks RB Kementerian.

Karena Reformasi Birokrasi telah menjadi fokus dan prioritas nasional, serta prioritas bagi Kementerian Hukum dan HAM.

“Apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden dan Menteri, pelaksanaan RB ini menjadi prioritas. Artinya kita tidak bisa setengah-setengah. RB ini memang menjadi wajib kita laksanakan, kalau predikat WBK atau WBBM itu bonus,” ungkapnya.

Ia memaparkan, sedikit lagi Kementerian Hukum dan HAM dapat mengusulkan kenaikan tunjangan yang sebelumnya 80% menjadi 100% dengan target nilai Indeks RB minimal di angka 85.

Oleh karenanya Kadivmin mengajak seluruh UPT untuk berkontribusi aktif dan bersemangat dalam pelaksanaan RB ini.

“Dengan nilai RB kita yang 83,63, sedikit lagi 85 kita bisa mengusulkan untuk kenaikan tunjangan menjadi 100%. Untuk itu kontribusi di wilayah sangat penting untuk mendongkrak nilai RB Kementerian. Apa yang kita berikan menjadi kontribusi bagi Kemenkumham secara keseluruhan,” terangnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan monitoring dan verifikasi oleh tim Kantor Wilayah yang dikoordinir oleh Kasubag Humas, RB, dan TI Hazmi Saefi.

Hadir Kepala Lapas Kelas I Batu, Mardi Santoso selaku koordinator wilayah, Kepala Kanim Cilacap Hasanin, serta para Kepala UPT se-Nusakambangan dan Cilacap.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Gelar Monitoring dan Verifikasi RKT B09 pada UPT Nusakambangan dan Cilacap appeared first on SuaraBaru.id.

Kegiatan yang menghadirkan Tim RB Unit Pelaksana Teknis (UPT) eks Karesidenan Banyumas dilaksanakan di Aula Rupatama Yudhistira Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

Kakanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto melalui Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Hazmi Saefi mengungkapkan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya percepatan pemenuhan data dukung RKT RB periode triwulan III pada UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Ia menambahkan, pemenuhan data dukung tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham yang akan berimplikasi pada kenaikan tunjangan kinerja.

“Pelaksanaan reformasi birokrasi hukumnya wajib dilaksanakan dan harus 100% demi terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya pembangunan nasional dan pelayanan publik,” kata Hazmi.

“Tahun 2023, Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham adalah 83,63. Harapannya tahun ini naik minimal 85 agar dapat mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja 100%,” sambungnya.

Selain sebagai langkah percepatan pemenuhan data dukung, lanjut Hazmi, dengan adanya kegiatan ini diharapkan data dukung yang diunggah adalah yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga menjelaskan beberapa kendala dan catatan berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal Kemenkumham selaku evaluator pelaksanaan RKT RB terkait pemenuhan data dukung satuan kerja pada triwulan sebelumnya.

Kepala Lapas Purwokerto yang diwakili Kepala Subbagian Tata Usaha, Unggul Sumekto mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia berharap dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Secara teknis, kegiatan ini diisi dengan pendampingan Tim RB UPT oleh Tim Verifikator Kanwil dalam hal pemenuhan data dukung RKT RB B09 pada Aplikasi ERB.

Ning S

The post Kemenkumham Jateng Lakukan Monitoring dan Verifikasi RKT RB B09 di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas appeared first on SuaraBaru.id.