SEMARANG (SUARABARU.ID) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menunjukkan komitmen mendukung percepatan realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, Dr. Hendro Dewanto menyatakan, pihaknya siap mengawal seluruh tahapan pelaksanaan program strategis tersebut, mulai dari perencanaan hingga eksekusi di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) yang digelar di Semarang, dan dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Deputi BGN Mayjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, serta para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, belum lama ini.
Kejati telah melakukan verifikasi lapangan (survei) terhadap 120 usulan lokasi pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
“Hasil survei dari jajaran Kejaksaan di daerah menunjukkan 95 lokasi dinyatakan siap dibangun, sementara 25 lokasi lainnya belum memenuhi syarat. Untuk lokasi yang belum siap, kami dorong agar segera ditindaklanjuti oleh tim Satgas dan dikoordinasikan melalui Kejaksaan Negeri di masing-masing wilayah.” katanya.
Ia menegaskan, data hasil survei lengkap, termasuk titik koordinat lokasi, telah dikirimkan ke Badan Gizi Nasional sebagai acuan pelaksanaan pembangunan fisik dapur.
Kajati Hendro menyatakan peran Kejaksaan tidak semata-mata sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan program nasional benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mendukung penuh kebijakan Pemprov Jawa Tengah dalam percepatan Program Makan Bergizi Gratis. Kami akan terus mengawal setiap tahapan secara ketat mulai dari verifikasi, distribusi anggaran, hingga pelaksanaan di lapangan,” tegasnya.
Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan, hingga akhir Juli 2025, realisasi penerima manfaat Program MBG baru mencapai 9,8 persen atau sekitar 953.912 orang, dari total sasaran sekitar 9,6 juta jiwa yang meliputi pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
“Kendala utama terletak pada minimnya jumlah dapur SPPG yang aktif. Dari kebutuhan 2.753 unit, saat ini baru tersedia 335 unit. Artinya, kita masih kekurangan lebih dari 2.400 dapur,” ujar Luthfi.
