Ia meminta seluruh pemerintah daerah untuk segera mengaktifkan dapur-dapur yang sudah terdaftar dan menyelesaikan kendala teknis maupun administratif. Bahkan, ia telah menginstruksikan pembentukan Satgas MBG di setiap kabupaten/kota melalui SK Bupati/Wali Kota.
“Kalau sekarang baru 335 unit, berarti ada sesuatu yang tersumbat. Maka mari kita buka penyumbat itu bersama-sama. Ini wujud keseriusan kita dalam membangun generasi yang sehat dan tangguh,” kata Gubernur Luthfi.
Jateng Peringkat Dua Nasional
Berdasarkan data BGN per 28 Juli 2025, terdapat 2.378 unit dapur SPPG aktif secara nasional, yang melayani lebih dari 7,4 juta warga setiap harinya. Jawa Tengah menempati peringkat kedua secara nasional setelah Jawa Barat dalam hal jumlah dapur aktif.
Tiga kabupaten dengan jumlah dapur aktif terbanyak di Jateng adalah Banyumas 32 unit, Blora 21 unit, Cilacap 16 unit, Sementara itu, Batang, Pekalongan, dan Rembang menjadi daerah prioritas untuk percepatan pembenahan sarana dapur.
Deputi BGN Mayjen (Purn) Dadang Hendrayudha mengapresiasi cepatnya langkah Jawa Tengah dalam merespons pelaksanaan program MBG. Ia menilai keberhasilan Jateng merupakan model nasional kolaborasi vertikal dan horizontal antarinstansi.
“Sinergi antara Kejaksaan, pemerintah daerah, dan pusat sangat baik di Jawa Tengah. Ini bisa menjadi contoh untuk daerah lain dalam mempercepat solusi atas masalah gizi nasional,” ujarnya.
Kajati Hendro menambahkan, keberhasilan Program MBG tidak bisa hanya dibebankan pada satu pihak. Menurutnya, seluruh elemen, baik pusat maupun daerah, harus bekerja sama, termasuk pengawalan yang dilakukan oleh institusi Kejaksaan.
“Program ini menyangkut masa depan generasi penerus. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berkomitmen terus mengawal setiap tahapannya mulai dari perencanaan, verifikasi, penyaluran anggaran, hingga pelaporan dan pelaksanaan. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami terhadap pembangunan sumber daya manusia,” pungkasnya.
Ning S
